Berita

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting/Repro

Politik

Polri Bakal jadi Lembaga Superbody

MINGGU, 23 MARET 2025 | 12:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Polri disebut lebih kaya dibanding dengan TNI secara anggaran. 

Hal itu disampaikan pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam video yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up berjudul "Selamat Ginting: RUU Polri Berbahaya Jadi Lembaga Superbody. Darurat RUU Polri & RUU TNI".

Bahkan, kata Ginting, Polri akan menjadi lembaga superbody karena bisa masuk ke semua lini di kementerian/lembaga, hingga pemerintahan.


"Selama di dalam ketatanegaraan kita hubungan itu tidak equal antara TNI dan Polri, maka di situ juga akan terjadi bentrokan. Kenapa tidak equal? Misalnya TNI dan Polri secara operasional di bawah Presiden. Tapi secara administrasi dan keuangannya tidak boleh berdiri sendiri," kata Ginting seperti dikutip RMOL, Minggu, 23 Maret 2025.

Ginting menjelaskan, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemehan) terkait dengan anggaran. Sedangkan Polri, bisa langsung minta uang ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan itu hanya kuasa pemegang anggaran. Tapi Kapolri pemegang anggaran. Nah dia (TNI) kalau ada situasi darurat, nggak punya anggaran nih Panglima TNI, gayanya saja gitu kan," kata Ginting.

"Kalau TNI pemegang anggarannya Kementerian Pertahanan. Nah Polri sih nggak, pemegang anggaran, jadi langsung minta duit ke Kementerian Keuangan. Panglima TNI nggak bisa," sambungnya.

Apalagi, kata Ginting, anggaran Kemhan dibagi menjadi lima, yakni untuk Kemehan, Mabes TNI, Mabesad, Mabesal, dan Mabesau.

"Misalnya, Polri Rp127 triliun, Kemhan Rp140-an triliun, tapi ini kan dibagi. Jadi polisi kaya raya. Jauh lebih besar anggarannya. Nah ini nggak kepantau," kata Ginting.

Ginting pun menyoroti soal Polri yang bisa masuk ke semua kamar di kementerian, bahkan bisa masuk ke pemerintahan.

"Maka saya bilang, kalau gitu, Fakultas Hukum dibubarkan saja, kemudian Program Studi Ilmu Pemerintahan, termasuk STPDN, IPDN, bubarkan saja. Karena (Polri) merambah ke mana-mana. Karena itu menurut saya, yang hal yang barangkali juga luput dari para aktivis, RUU Polri ini berpotensi menjadi polisi menjadi lembaga super bodi, berbahaya," pungkas Ginting.



Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Insiden di Lebanon Selatan Tak Terlepas dari Eskalasi Israel-Iran

Jumat, 03 April 2026 | 10:01

Emas Antam Ambruk Rp85 Ribu, Termurah Dibanderol Rp1,4 Juta

Jumat, 03 April 2026 | 09:54

UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan Terakhir untuk Tiga Prajurit TNI

Jumat, 03 April 2026 | 09:48

KPK Tegaskan Tak Ada Intimidasi dalam Penggeledahan Rumah Ono Surono

Jumat, 03 April 2026 | 09:40

Komisi VIII DPR Optimis Jadwal Haji 2026 Tetap Aman dan Lancar

Jumat, 03 April 2026 | 09:26

Aksi Borong Bensin Picu Kelangkaan BBM di Prancis

Jumat, 03 April 2026 | 08:51

Reformasi Maret Tuntas: Jalan Terang Modal Asing Masuk Bursa

Jumat, 03 April 2026 | 08:26

Wall Street Melemah Tipis, Investor Berburu Aset Aman

Jumat, 03 April 2026 | 08:13

Serangan Israel Lumpuhkan Dua Pabrik Baja Iran, Produksi Terhenti hingga Setahun

Jumat, 03 April 2026 | 08:04

Dolar AS Perkasa, Indeks DXY Tembus Level Psikologis 100

Jumat, 03 April 2026 | 07:50

Selengkapnya