Berita

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting/Repro

Politik

Polri Bakal jadi Lembaga Superbody

MINGGU, 23 MARET 2025 | 12:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Polri disebut lebih kaya dibanding dengan TNI secara anggaran. 

Hal itu disampaikan pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam video yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up berjudul "Selamat Ginting: RUU Polri Berbahaya Jadi Lembaga Superbody. Darurat RUU Polri & RUU TNI".

Bahkan, kata Ginting, Polri akan menjadi lembaga superbody karena bisa masuk ke semua lini di kementerian/lembaga, hingga pemerintahan.


"Selama di dalam ketatanegaraan kita hubungan itu tidak equal antara TNI dan Polri, maka di situ juga akan terjadi bentrokan. Kenapa tidak equal? Misalnya TNI dan Polri secara operasional di bawah Presiden. Tapi secara administrasi dan keuangannya tidak boleh berdiri sendiri," kata Ginting seperti dikutip RMOL, Minggu, 23 Maret 2025.

Ginting menjelaskan, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemehan) terkait dengan anggaran. Sedangkan Polri, bisa langsung minta uang ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan itu hanya kuasa pemegang anggaran. Tapi Kapolri pemegang anggaran. Nah dia (TNI) kalau ada situasi darurat, nggak punya anggaran nih Panglima TNI, gayanya saja gitu kan," kata Ginting.

"Kalau TNI pemegang anggarannya Kementerian Pertahanan. Nah Polri sih nggak, pemegang anggaran, jadi langsung minta duit ke Kementerian Keuangan. Panglima TNI nggak bisa," sambungnya.

Apalagi, kata Ginting, anggaran Kemhan dibagi menjadi lima, yakni untuk Kemehan, Mabes TNI, Mabesad, Mabesal, dan Mabesau.

"Misalnya, Polri Rp127 triliun, Kemhan Rp140-an triliun, tapi ini kan dibagi. Jadi polisi kaya raya. Jauh lebih besar anggarannya. Nah ini nggak kepantau," kata Ginting.

Ginting pun menyoroti soal Polri yang bisa masuk ke semua kamar di kementerian, bahkan bisa masuk ke pemerintahan.

"Maka saya bilang, kalau gitu, Fakultas Hukum dibubarkan saja, kemudian Program Studi Ilmu Pemerintahan, termasuk STPDN, IPDN, bubarkan saja. Karena (Polri) merambah ke mana-mana. Karena itu menurut saya, yang hal yang barangkali juga luput dari para aktivis, RUU Polri ini berpotensi menjadi polisi menjadi lembaga super bodi, berbahaya," pungkas Ginting.



Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya