Berita

Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto/Repro

Nusantara

Pengelolaan Kawasan Kemayoran Tidak Menguntungkan

Kuras Anggaran Rp30 Miliar per Tahun
RABU, 19 MARET 2025 | 23:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran) buka-bukaan tidak memperoleh keuntungan dalam mengelola kawasan Kemayoran yang mayoritas merupakan aset negara.

Bahkan BLU PPK Kemayoran harus merogoh kocek hingga puluhan miliar rupiah per tahunnya untuk mengelola kawasan Kemayoran

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Maret 2025.


Medi menjelaskan, kawasan BLU Kemayoran memiliki luas hingga 450 hektare. Namun 59 persennya atau sekitar 265,4 hektare merupakan area nonkomersial. 

"Terdiri dari jalan dan ruas jalan itu sekitar 94,41 hektare yang membentang dari utara ke selatan kemudian dari barat ke timur," kata Medi.

"Di antara blok-blok itu ada jalan-jalan juga. Kemudian zona terbuka hijau di samping kanan kiri Jalan Benyamin Sueb, Jalan HBR Motik, itu ada sekitar 30 meter kanan kiri dengan luas sepanjang 4,5 kilometer itu adalah zona terbuka hijau, itu 87,38 hektare," sambungnya.

Selain itu, Medi menyebutkan, di dalam kawasan nonkomersil terdapat hunian masyarakat di sebelah selatan bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri dari peta Kemayoran, dengan luasan sekitar 48,21 hektare.

Kemudian ada juga zona terbuka biru, yang dikatakan Medi, sebagai wilayah telaga atau danau yang ada di dalam kawasan golf itu sekitar 15,02 hektare, ditambah fasum seperti masjid, taman bermain dan lain-lain  sekitar 10,82 hektare. 

"Kemudian kantor instansi pemerintah, di sana ada BMKG, Imigrasi, Kejaksaan dan lain-lain itu sekitar 9,65 hektare," kata Medi.

Karena itulah, Medi menegaskan bahwa pengelolaan kawasan BLU Kemayoran tidak memberikan keuntungan untuk negara, tetapi malah menambah pengeluaran negara. 

"Untuk luasan 265,4 hektare yang nonkomerasial itu sama sekali tidak menghasilkan pendapatan untuk negara," kata Medi.

"Ada penerangan lampu, kemudian aspal dan lain-lain, kisaran (nilai pengeluarannya) Rp30 miliar," pungkasnya.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya