Andi Arief Ingatkan Dulu Pernah Ada Jenderal Aktif yang Urus Bencana dan Covid

Banyak pihak yang mengkritik Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI)  karena dianggap berpotensi membuka ruang bagi militer untuk lebih aktif dalam urusan sipil. 

Menanggapi hal itu, Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, berpendapat bahwa RUU TNI tidak bertujuan mengembalikan konsep dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru. 

Dalam unggahannya di akun X, Andi Arief mengingatkan kembali bahwa dulu ada seorang Jenderal Doni Monardo yang masih menjabat aktif, tetapi terpilih sebagai Kepala BNPB. 

Ia pun meminta mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyikapi hal ini. 

"Hampir semua yang menentang RUU TNI saat ini, dulu tidak mempermasalahkan Jenderal Doni Monardo menjadi Ka BNPB padahal jenderal aktif. Justru sekarang jabatan kepala BNPB hendak diatur di UU TNI malah jadi ramai. Gimana Pak Prof @mohmahfudmd penjelasannya," tulis Andi Arief di akun @andiarief_

Di  unggahan sebelumnya, Andi Arief juga menguraikan bahwa ia telah membaca semua draft RUU TNI dan menurutnya  tidak ada desain besar untuk kembali seperti zaman dwifungsi ABRI era Orba

"Penanganan bencana dan  Covid, pernah ada kisah  Kepala BNPB dari TNI yang sukses. Pak Samsul Maarif (purnawirawan) dan Doni Monardo (aktif).  Terasa di masanya. Gak ada hubungan dengan Dwi Fungsi ala Orba. Jaman Orba belum ada BNPB, belum ada UU penanggulangan bencana," ujar Andi Arief. 

Andi Arief meminta agar masyarakat tidak berlebihan dalam mengkhawatirkan konsep Civic Mission dan keterlibatan militer dalam tugas di luar perang.  

Sebelumnya ramai soal penolakan RUU TNI yang dianggap akan mengaktifkan kembali dwifungsi ABRI yang tentunya tidak sesuai amanat reformasi.

RUU tersebut juga dinilai akan mengancam demokrasi, negara hukum serta hak asasi manusia (HAM).