Berita

November ini. File foto 22 Agustus 1963, Presiden John F. Kennedy melambai dari mobilnya dalam iring-iringan mobil di Dallas/Net

Dunia

Penuhi Janji Kampanye, Trump Rilis 80.000 Halaman Berkas Pembunuhan JFK

RABU, 19 MARET 2025 | 10:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menepati janji kampanyenya untuk merilis sejumlah besar dokumen yang terkait dengan pembunuhan Presiden John F. Kennedy (JFK) yang terjadi pada 1963.

Sebanyak 80.000 halaman berkas yang melibatkan peristiwa tragis tersebut kini dapat diakses publik secara daring dan di Arsip Nasional di College Park, Maryland.

Meskipun ada lebih dari enam juta halaman catatan yang telah dideklasifikasi sebelumnya, berkas yang baru dirilis terdiri dari 1.123 dokumen PDF, sebagian besar berhubungan dengan penyelidikan awal yang dimulai pada 1964.


Berkas-berkas ini mencakup informasi dari lembaga federal, foto, rekaman, serta hasil sidang Komisi Warren yang menyelidiki pembunuhan tersebut.

Namun, proses rilis dokumen ini tidak berjalan instan. Fox News melaporkan bahwa mengingat jumlah dokumen yang sangat besar, proses digitalisasi dan unggah ke situs web Arsip Nasional akan memakan waktu beberapa hari.

Hingga Selasa waktu setempat, 18 Maret 2025, catatan-catatan ini akan terus diunggah dan dapat diakses oleh publik.

Direktur Pusat Politik Universitas Virginia, Larry J. Sabato  yang juga menulis buku "The Kennedy Half-Century", mengungkapkan bahwa timnya telah mulai memeriksa dokumen-dokumen tersebut.

Namun, ia memperingatkan bahwa mungkin diperlukan waktu lama untuk memahami sepenuhnya makna dari berkas-berkas ini.

"Kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk waktu yang lama, dan orang-orang harus menerimanya," kata Sabato.

Pembunuhan Kennedy yang terjadi pada 22 November 1963, saat ia sedang berkendara di Dallas, Texas, tetap menjadi topik yang membingungkan dan kontroversial hingga hari ini.

Lee Harvey Oswald, yang ditangkap setelah kejadian, dianggap sebagai penembak tunggal yang bertanggung jawab atas kematiannya.

Namun, teori konspirasi yang mengaitkan keterlibatan CIA, KGB, atau bahkan lebih dari satu penembak, terus berkembang.

Komisi Warren, yang dibentuk oleh Presiden Lyndon B. Johnson untuk menyelidiki kasus ini, menyimpulkan bahwa Oswald bertindak sendiri. Tetapi, hasil tersebut tidak memuaskan banyak pihak, dan teori konspirasi tetap berkembang hingga saat ini.

Trump, dalam upayanya untuk membuka tabir misteri ini, mengumumkan bahwa ia akan merilis berkas-berkas tersebut tanpa penyuntingan.

"Orang-orang telah menunggu selama puluhan tahun untuk ini dan saya telah menginstruksikan orang-orang saya yang bertanggung jawab. Tidak akan ada penyuntingan," tegas Trump pada saat pengumuman tersebut.

Beberapa sumber mengungkapkan bahwa meskipun Trump mengatakan demikian, beberapa informasi pribadi, seperti nomor Jaminan Sosial, telah disunting demi melindungi privasi individu.

Salah satu temuan baru yang menarik perhatian dalam dokumen tersebut adalah keterlibatan Oswald dengan kedutaan Soviet dan Kuba, yang diduga menunjukkan hubungan dengan badan intelijen asing.

Sebuah memo CIA mengungkapkan bahwa Oswald sempat menelepon kedutaan Soviet di Mexico City untuk meminta visa dan juga mengunjungi kedutaan Kuba.

Hal ini menambah teka-teki seputar motivasi dan kemungkinan keterkaitan Oswald dengan entitas internasional sebelum pembunuhan tersebut terjadi.

Selain itu, sebuah memo CIA yang lebih mengkhawatirkan, yang bertanggal 23 November 1963, menyebutkan bahwa Oswald terhubung dengan seorang perwira KGB setelah panggilan telepon yang disadap di kedutaan Soviet.

Temuan-temuan ini menambah lapisan baru dalam teori konspirasi yang melibatkan badan-badan intelijen dunia.

Meskipun sejumlah besar dokumen telah dideklasifikasi dan dirilis, masih ada ribuan berkas yang belum dipublikasikan.

Menurut laporan, sekitar 3.000 berkas masih belum sepenuhnya dibuka untuk publik.

Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman yang bertanggung jawab atas rilis ini mengakui bahwa meskipun FBI telah melakukan peninjauan awal terhadap dokumen tersebut, sejumlah pengacara di bagian operasi perlu memberikan pandangan kedua untuk memastikan keamanannya.

Pada 1992, Kongres mengesahkan undang-undang yang mengharuskan semua catatan pemerintah terkait pembunuhan Kennedy dirilis paling lambat pada Oktober 2017, kecuali jika ada risiko terkait dengan pertahanan nasional atau intelijen.

Baik Trump maupun mantan Presiden Biden telah memberikan perpanjangan untuk menjaga kerahasiaan beberapa dokumen tertentu.

Dengan rilisnya dokumen ini, banyak yang berharap dapat memperoleh jawaban pasti mengenai salah satu peristiwa paling menggemparkan dalam sejarah Amerika Serikat.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya