Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)/Ist
Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga enam persen yang memicu suspensi perdagangan saham dinilai sebagai reaksi pasar yang wajar.
Mantan Anggota DPR RI Andi Rahmat menilai, penurunan IHSG tersebut tidak menimbulkan efek menular dan tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi secara keseluruhan.
“Peristiwa anjloknya IHSG hari ini secara faktual memang sudah menginsulasi efeknya sendiri hanya di lingkungan terbatas. Sekali lagi, tidak terlihat saluran yang bisa menimbulkan efek contagion. Atau dengan kata lain, ini peristiwa reaktif biasa yang perlu diwaspadai, tapi tidak mengkhawatirkan,” kata Anei kepada RMOL pada Selasa 18 Maret 2025.
Menurutnya, penurunan IHSG ini terjadi lebih sebagai respons pasar terhadap kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang dinilai "revolusioner."
“Keputusan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang berbau “ revolusioner” memang akan mengundang reaksi semacam ini. Saya pribadi sudah mendengar adanya bisik-bisik di market mengenai akan adanya semacam “hit” terhadap sejumlah harga saham
blue chip plat biru, terutama perbankan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa situasi saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan krisis ekonomi 1998 atau awal pandemi Covid-19, di mana saat itu ketidakpastian global sangat tinggi.
Oleh karena itu, ia meminta investor tidak bereaksi berlebihan terhadap situasi saat ini.
“Jadi santai saja.
no exaggeration.
Wong pasar saham kita sudah lama decoupling (terpisah) dengan sektor riil dan sektor finansial yang memiliki pengaruh
contagion dalam perekonomian kita. Dan ini sudah terbukti di waktu kita menghadapi kondisi ekonomi yang sulit,” tuturnya.
Ia juga menilai bahwa penurunan IHSG kali ini bersifat reaktif dan dampaknya masih terbatas. Tidak ada indikasi perbankan nasional mengalami krisis, sehingga tidak ada alasan untuk khawatir berlebihan.
"Fundamental makroprudensial perbankan nasional tetap solid," tambah Andi.
Sebagai langkah ke depan, ia menilai pemerintah sebaiknya tetap fokus pada implementasi kebijakan ekonomi yang telah dirancang. Menurutnya, terlalu lama menunda eksekusi reformasi ekonomi justru dapat menimbulkan efek balik yang lebih besar.
Di sisi lain, ia juga menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai perlu lebih tegas dalam mengawasi regulasi pasar modal agar tidak terjadi gelembung harga saham yang tidak sehat.
"OJK terlalu longgar dan makin tidak hati-hati dalam menegakkan aturan pasar modal," tandasnya.
