Presiden Prabowo Subianto/tangkapan layar
MEMANG tidak mudah memahami semua langkah Presiden Prabowo, langkahnya menjebol, ada jalan sempit, tabrak-tabrak masuk, OK Gas ok Gas!
Intinya adalah bagaimana tujuan strategisnya tercapai. Sehingga jika ada menilai Prabowo melanggar peraturan perundangan yang ada, maka orang yang menilai harus terlebih dahulu membayangkan bahwa semua UU yang berlaku pasca reformasi adalah memiliki watak, sifat, karakter nekolim atau neo kolonialisme dan imperialisme baru. Zaman Reformasi adalah era keemasan nekolim.
Pikiran sebagian besar orang saat ini membayangkan bahwa UUD 1945, UUD Kemerdekaan Indonesia, dan segenap UU hasil perjuangan bangsa Indonesia, masih berlaku, masih menjiwai dan menjadi dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini.
Padahal faktanya tidak. Dalam hal amandemen UUD 1945 dan pembuatan UU pada masa reformasi 98, semuanya dibiayai oleh rezim internasional melalui operator-operator mereka di Indonesia.
Demikian juga pejabat-pejabat yang diangkat di lembaga paling strategis, semuanya adalah pejabat yang sejalan dengan nekolim.
Walaupun di dalam hati dan pikiran para pejabat itu masih tersisa UUD 1945 asli dan semangat kemerdekaan, namun mereka haruslah tetap mengikuti semua regulasi nekolim yang berlaku di negara ini. Apalagi memang kenyataannya para pejabat dan banyak intelektual kita memang lulusan sekolah nekolim.
Lalu dari mana Presiden Prabowo membenahi? Tentu saja dari puncak menara ekonomi, dari puncak masalah ekonomi, apa itu yakni masalah kedaulatan keuangan. Dalam bahasa sederhana, uang mengatur pejabat, uang mengatur orang, namun lebih dari sekadar uang, keuangan mengatur negara, keuangan membubarkan fungsi negara.
Orang boleh memegang uang, namun permainan nilai uang bukan di tangan negaranya, apalagi di tangannya tentu tidak pernah. Perubahan sedikit sistem keuangan dapat membubarkan negara itu beserta fungsinya. Sehingga Prabowo memulai dari puncak, yakni keuangan.
Serangkaian kebijakan menjebol, kebijakan. tabrak masuk, dalam level tertinggi diambil Presiden Prabowo mulai dari menjebol rezim fiskal dengan pemotongan anggaran 10 persen dan akan ditingkatkan menjadi 30 persen. Ini didasarkan atas asumsi utama yakni bocor dan praktik utama, yakni ijon APBN yang dilakukan para politisi bekerja sama dengan oligarki kelas atas.
APBN adalah bancakan utama para kapitalis kelas atas Indonesia. Proyek-proyek APBN adalah makanan tahunan mereka. Makanya APBN bocor, APBN jebol. Tapi APBN terus ditopang defisit. APBN Terus ditopang utang dan pembiayaan.
Lalu Presiden Prabowo membuat Danantara, ini adalah kebijakan dekonsentrasi untuk melawan dekonsentrasi selama reformasi. Dari atas atau puncak Danantara, Presiden melihat bagaimana uang dari modal nasional Indonesia mengalir ke mana?
Ke taipan mana, lari ke luar negeri berapa? ICOR Indonesia terendah di ASEAN, artinya tingkat pengembalian modal di Indonesia paling rendah di ASEAN. Jadi selama ini semua itu bocor dijebol oligarki kapitalis.
Kebijakan yang paling mengagetkan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapa pun, yakni Presiden Prabowo memberlakukan pembatasan lalu lintas devisa.
Tentu saja semua orang kaget, lalu lintas devisa adalah jantung bekerjanya sistem ekonomi kapitalis nekolim di Indonesia sekarang. Tanpa lalu lintas devisa bebas sistem ekonomi ini lumpuh.
Ada UU sistem sistem devisa bebas yang tidak pernah disentuh oleh siapa pun selama lebih dari 25 tahun. Sekarang Prabowo tabrak masuk, OK Gas!
Prabowo menggunakan seribu taktik. UU sistem lalu lintas devisa bebas tidak dibatalkan, tapi Pemerintah Prabowo memberlakukan sistem devisa bebas terbatas tertentu.
Pemerintah membatasi lalu lintas devisa menyangkut sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Sumber daya alam itulah ekonomi Indonesia yang sebenarnya, sumber daya alam itulah penopang ekonomi Indonesia, komoditas sumber daya alam lah yang membuat oligarki Indonesia kaya raya, super sugih, walau negara dan bangsa Indonesia kere keriting.
Prabowo selaku presiden telah mengunci mereka, dengan kuncian Khabib Nurmagomedov.
Penulis adalah Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
