Ilustrasi Gedung MPR/DPR RI/RMOL
Publik kembali dibuat geram oleh keputusan Komisi I DPR RI menggelar rapat Panja Revisi Undang-undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont Jakarta, salah satu hotel mewah di ibukota. Seolah-olah, efisiensi anggaran yang tengah digaungkan tak lebih dari basa-basi.
Sebab, saat kementerian dan lembaga lain harus melakukan penghematan, justru DPR seolah memiliki keistimewaan dengan menggelar rapat di tempat mewah.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai langkah yang diambil Komisi I DPR mencederai rasa keadilan.
“Teman-teman bisa Google berapa harga sewa di Hotel Fairmont Jakarta, itu hanya sekadar untuk membahas revisi yang terkait dengan Undang-undang TNI," kata Adi lewat kanal YouTube pribadinya, Senin 17 Maret 2025.
Keputusan menggelar rapat di hotel berbintang ini semakin memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap janji-janji efisiensi.
“Mungkin ada satu-dua departemen yang benar-benar melakukan efisiensi. Tapi di tempat lain, justru seakan-akan mereka punya anggaran tak terbatas,” lanjut Adi.
Ironisnya, perdebatan publik akhirnya lebih banyak berfokus pada kemewahan rapat DPR, dibandingkan substansi revisi UU TNI itu sendiri.
Isu penting seperti posisi TNI dalam jabatan sipil, apakah harus pensiun atau tetap aktif sebagai tentara, justru tenggelam oleh kemarahan publik atas penggunaan anggaran yang dinilai mencederai rasa keadilan.
"Jadi wajar kalau kemudian aksi protes yang dilakukan oleh kawan-kawan KontraS, yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, ini kan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya persoalan efisiensi itu hanya basa-basi, persoalan efisiensi itu hanya sebatas gembar-gembor," tandasnya.
