Defisit Anggaran di Awal Tahun Bukan Pertanda Baik

Realisasi pendapatan negara yang hancur lebur yang membuat defisit anggaran di dua bulan pertama 2025 bukan pertanda baik. Kondisi serupa tidak terjadi untuk periode yang sama tiga tahun berturut-turut yang justru mengalami surplus.

"Hanya defisit pada saat pandemi 2020 dan 2021. Dengan kata lain, kondisi defisit pada saat baru dua bulan (awal tahun 2025) jelas bukan pertanda baik bagi kondisi fiskal," kata pakar ekonomi dari The Bright Institute Profesor Awalil Rizky dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 16 Maret 2025.

Ia mengurai defisit anggaran selama dua bulan terakhir terutama disebabkan pendapatan negara yang turun 20,85 persen dibanding capaian tahun lalu, atau hanya 10,50 persen dari target APBN 2025.

Karena itu, Prof Awalil Rizky menyampaikan peringatan kepada pemerintah agar defisit anggaran tidak melebar perlu adanya efisiensi anggaran.

"Ini menjadi peringatan kondisi setahunnya akan cukup berat. Dengan demikian, upaya mencegah defisit tidak melebar akan lebih mengandalkan pengendalian belanja," katanya.

Realisasi pendapatan negara jeblok disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia melaporkan pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun. Khusus pajak realisasinya sebesar Rp187,8 triliun.

"Penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Kamis, 13 Maret 2025.

Pendapatan negara hingga Februari terkontraksi hingga 21,48%, jauh lebih besar dibandingkan tahun lau yang hanya 4,52%. Kontraksi terbesar ada di penerimaan pajak. Data Kemenkeu menunjukkan penerimaan pajak hingga Februari 2025 terkontraksi 30%. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya terkontraksi 3,93%.

Penerimaan kepabeanan dan cukai masih tumbuh 2,14%. Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya Rp 76,4 triliun atau hanya anjlok 4,15%.

Sementara itu, belanja negara dalam dua bulan pertama adalah Rp348,1 triliun atau 9,6% dari target APBN. Pemerintah pusat menghabiskan Rp211,5 triliun dan transfer daerah Rp136,6 triliun.

"Defisit APBN hingga akhir Februari Rp31,2 triliun, masih dalam target design APBN 2,53% PDB," ungkap Srimul.