Berita

KPK merilis enam tersangka kasus korupsi proyek PUPR OKU/RMOL

Hukum

Modus Proyek PUPR, Anggota DPRD OKU Palak Jatah 20 Persen Pokir

MINGGU, 16 MARET 2025 | 19:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) meminta fee jatah pokok pikiran (pokir) yang diubah menjadi proyek pekerjaan di Dinas PUPR Pemkab OKU sebesar 20 persen usai menyetujui kenaikan APBD 2025 dua kali lipat.

Hal ini diungkap KPK dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Dinas PUPR Pemkab OKU tahun 2024-2025. 

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan, beberapa perwakilan DPRD OKU menemui Pemda pada Januari 2025 agar RAPBD 2025 disahkan.


"Pada pembahasan tersebut, perwakilan DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas PUPR sebesar Rp45 miliar," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu, 16 Maret 2025.

Dari nilai proyek Rp45 miliar itu, ketua dan wakil ketua DPRD mendapat Rp5 miliar, sedangkan untuk anggota sebesar Rp1 miliar.

"Nilai ini (Rp45 miliar) kemudian turun menjadi Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran, tapi untuk fee-nya tetap disepakati 20 persen bagi anggota DPRD, sehingga total feenya Rp7 miliar," terang Setyo.

Saat RAPBD 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar.

"Jadi signifikan karena ada kesepakatan, maka yang awalnya Rp48 miliar bisa berubah menjadi dua kali lipat," tutur Setyo.

Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah kemudian menawarkan 9 proyek ke tersangka Pablo dan Ahmad Sugeng sebagai pihak swasta dengan komitmen fee 22 persen, yaitu 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD.

Nopriansyah kemudian mengondisikan pihak swasta mengerjakan dan PPK untuk menggunakan beberapa perusahaan atau CV di Lampung Tengah hingga semua kontrak ditangdatangani di Lampung Tengah.

Untuk rehabilitasi rumah dinas bupati melibatkan CV Royal Flush sebesar Rp8.397.563.094,14 (Rp8,39 miliar), rehabilitasi rumah dinas wakil bupati sebesar Rp2.465.230.075,95 (Rp2,46 miliar) dengan penyedia CV Rimbun Embun, pembangunan kantor dinas PUPR UPU senilai Rp9.888.007.167,69 (Rp9,88 miliar) dengan penyedia CV Daneswara Satya Amerta.

Selanjutnya, pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur senilai Rp983.812.442,82 (Rp983,8 juta) dengan penyedia CV Gunten Rizky, peningkatan Jalan Poros Desa Tanjung Manggus-Desa Bandar Agung senilai Rp4.928.950.500 (Rp4,92 miliar) dengan penyedia CV DSA, peningkatan Jalan Desa Panai Makmur-Guna Makmur senilai Rp4.923.290.484,24 (Rp4,92 miliar) dengan penyedia CV Adhya Cipta Nawasena (ACN).

Kemudian, peningkatan Jalan Unit XVI-Kedaton Timur senilai Rp4.928.113.967,57 (Rp4,92 miliar) dengan penyedia CV MDR Coorporation, peningkatan Jalan Letnan Muda M Sido Junet sebesar Rp4.850.009.358,12 (Rp4,85 miliar) dengan penyedia CV Berlian Hitam (BH), dan peningkatan Jalan Desa Makarti Tama sebesar Rp3.939.829.135,84 (Rp3,93 miliar) dengan penyedia CV MDR Coorporation.

"Ini semua dilakukan NOP (Nopriansyah) dengan PPK. Mereka berangkat ke wilayah Lampung dan berkoordinasi dengan para pihak. Jadi pinjam nama, pinjam bendera, tetapi yang mengerjakan MFZ (M Fauzi) dengan ASS (Ahmad Sugeng Santoso)," pungkas Setyo.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka, yakni Nopriansyah, tiga anggota DPRD OKU masing-masing Ferlan Juliansyah, M Fahrudin, dan Umi Hartati. Sementara dari pihak swasta adalah  M Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya