Berita

Anies Baswedan/Ist

Politik

Anies Jadi Simbol Oposisi Lewat Kritikan

MINGGU, 16 MARET 2025 | 13:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ceramah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Masjid ITB dan UGM masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai pernyataan Anies belakangan sarat kritik terhadap pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurut Adi, kehadiran Anies di berbagai acara  masih menarik perhatian publik dan mendapat sambutan hangat. Bagi banyak orang, Anies tetap menjadi sosok yang menginspirasi meskipun tidak lagi berada di panggung politik.


"Sekalipun Anies itu bukan pejabat publik, bukan siapa-siapa hanya sebatas rakyat biasa tapi setiap pernyataan-pernyataan Anies itu sangat quotable, di mana selalu memancing reaksi yang terbelah ada yang pro dan kontra," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 16 Maret 2025.

Namun, di sisi lain, ia juga tak luput dari serangan balik. Banyak yang menyebutnya sebagai pengangguran politik yang sekadar mencari panggung dengan menjadikan masjid sebagai tempat menyampaikan kritiknya.

"Kenapa Anies selalu menjadi pembicaraan ya tentu tidak terlepas dari sosoknya mantan gubernur, yang kedua dinilai sebagai simbol oposisi," jelas Adi.

Terlepas dari berbagai respons yang muncul, satu hal yang pasti mantan Capres Koalisi Perubahan itu masih menjadi sosok yang berani bersuara. 

"Yang paling penting adalah pikiran-pikiran kritisnya yang kemudian selalu memberikan narasi berhadap-hadapan dengan pemerintah di tengah begitu banyak kekuatan-kekuatan politik yang lebih memilih sami’na wa atho’na," tandas Adi Prayitno.

Pada saat ceramah di UGM, Anies mengungkapkan bahwa demokrasi bisa mati ketika aturan main diubah secara sepihak, lawan politik disingkirkan dari kontestasi, dan wasit (penyelenggara pemilu) dikuasai oleh pihak tertentu.

Anies juga menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat ditandai dengan keberadaan oposisi, pembagian kekuasaan, serta kebebasan berbicara.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya