Prabowo Ingin Geser Paradigma Warisan Jokowi, Tapi….

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membuat sebuah paradigma baru dan menggeser bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun upaya itu belum terlihat hingga kini.

Hal tersebut disampaikan ekonom senior Indef Profesor Didin S Damanhuri dalam acara diskusi virtual Forum Insan Cita bertemakan “Indonesia Gelap Atau Terang: Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum”, Minggu, 16 Maret 2025.

Prof Didin menuturkan bahwa mahasiswa layak menggambarkan dan menggaungkan Indonesia Gelap lantaran adanya warisan dari era kepemimpinan sebelumnya gaduh di era pemerintahan Prabowo. 

“10 tahun yang lalu sudah mewariskan kepada kita, sekarang dipimpin Presiden Prabowo sebenarnya ingin menggeser sebuah platform atau paradigm bahkan dari pemerintahan sebelumnya yang radically change apa itu?” tegas Prof Didin. 

Ia mengurai adanya perubahan yang cukup radikal dari pemerintahan sebelumnya. namun, Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa ekonomi yang dipimpinnya merupakan ekonomi basis kerakyatan.

“Itu diulang di dalam berbagai pertemuan dunia. Kemudian diterjemahkan dengan langkah programatis, seperti MBG, kemudian juga ada swasembada pangan, kemudian ada penghapusan utang UMKM, ada akan dibangun 80 ribu koperasi desa merah putih akan dibangun sekolah rakyat untuk orang miskin,” beber dia.

Di sisi lain, lanjut Prof Didin, masyarakat dikejutkan dengan sejumlah kebijakan tegas di awal pemerintahan Prabowo, yakni efisiensi anggaran yang sebelumnya sudah dinarasikan ada 30 persen kebocoran.

“Itu bukan hanya sekarang. Tapi sejak Pak Harto itu berlangsung kemudian di pemerintahan negara reformasi bahkan di dalam penelitian yang saya bimbing S2, (terkait) betulnya kebocoran di era reformasi sudah sampai 40 persen,” bebernya lagi.

Masih kata Prof Didin, adanya langkah yang berani dengan memotong anggaran kementerian dan non kementerian sebesar, Rp306 triliun dari Prabowo merupakan hal yang patut diapresiasi.

“Yang mengejutkan lagi adalah langkah dimunculkannya Danantara dan terakhir saya sudah sebut yang bersifat politis adalah adanya RUU TNI yang akan memperluas jabatan-jabatan perwira TNI yang aktif dalam berbagai jabatan sipil,” tutupnya.