Berita

Ekonomi senior Indef Profesor Didin S Damanhuri (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Prabowo Ingin Geser Paradigma Warisan Jokowi, Tapi….

MINGGU, 16 MARET 2025 | 11:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membuat sebuah paradigma baru dan menggeser bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun upaya itu belum terlihat hingga kini.

Hal tersebut disampaikan ekonom senior Indef Profesor Didin S Damanhuri dalam acara diskusi virtual Forum Insan Cita bertemakan “Indonesia Gelap Atau Terang: Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum”, Minggu, 16 Maret 2025.

Prof Didin menuturkan bahwa mahasiswa layak menggambarkan dan menggaungkan Indonesia Gelap lantaran adanya warisan dari era kepemimpinan sebelumnya gaduh di era pemerintahan Prabowo. 


“10 tahun yang lalu sudah mewariskan kepada kita, sekarang dipimpin Presiden Prabowo sebenarnya ingin menggeser sebuah platform atau paradigm bahkan dari pemerintahan sebelumnya yang radically change apa itu?” tegas Prof Didin. 

Ia mengurai adanya perubahan yang cukup radikal dari pemerintahan sebelumnya. namun, Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa ekonomi yang dipimpinnya merupakan ekonomi basis kerakyatan.

“Itu diulang di dalam berbagai pertemuan dunia. Kemudian diterjemahkan dengan langkah programatis, seperti MBG, kemudian juga ada swasembada pangan, kemudian ada penghapusan utang UMKM, ada akan dibangun 80 ribu koperasi desa merah putih akan dibangun sekolah rakyat untuk orang miskin,” beber dia.

Di sisi lain, lanjut Prof Didin, masyarakat dikejutkan dengan sejumlah kebijakan tegas di awal pemerintahan Prabowo, yakni efisiensi anggaran yang sebelumnya sudah dinarasikan ada 30 persen kebocoran.

“Itu bukan hanya sekarang. Tapi sejak Pak Harto itu berlangsung kemudian di pemerintahan negara reformasi bahkan di dalam penelitian yang saya bimbing S2, (terkait) betulnya kebocoran di era reformasi sudah sampai 40 persen,” bebernya lagi.

Masih kata Prof Didin, adanya langkah yang berani dengan memotong anggaran kementerian dan non kementerian sebesar, Rp306 triliun dari Prabowo merupakan hal yang patut diapresiasi.

“Yang mengejutkan lagi adalah langkah dimunculkannya Danantara dan terakhir saya sudah sebut yang bersifat politis adalah adanya RUU TNI yang akan memperluas jabatan-jabatan perwira TNI yang aktif dalam berbagai jabatan sipil,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya