Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pemerintah Pusat dan Provinsi Harus Turun Tangan Atasi Banjir Parah di Bekasi

SABTU, 15 MARET 2025 | 21:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintah pusat (Pempus) dan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat, diharapkan turun tangan mengatasi banjir parah yang terus terjadi di Bekasi.

Pakar ilmu pemerintahan, Efriza menilai, tata kelola pemerintahan kota maupun kabupaten Bekasi tidak pernah dapat menyelesaikan masalah banjir.

Sebab sepengetahuannya, masalah banjir di Bekasi telah terjadi selama kurang lebih 5 tahun ke belakang, tetapi pemerintah daerahnya tidak pernah mampu menyelesaikan.


"Artinya perlu dilakukan kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi," tutur Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Efriza memandang, Pempus dan Pemprov Jawa Barat dapat turun tangan menangani persoalan banjir di Bekasi, apabila sebab utamanya adalah soal infrastruktur.

"Jika memang permasalahan bendungan atau tanggul adalah hal prioritas, ini tentu tidak repot, sebab gubernurnya adalah dari Gerindra sedangkan presidennya juga dari Gerindra," ujarnya.

"Sehingga prosesnya tidak lama, hanya permintaan ini harus diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat atau sebaiknya datang dari inisiatif pemerintah pusat," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya