Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada Kamis 13 Maret 2025/RMOL

Bisnis

Masyarakat Jangan Buru-buru Nilai Defisit APBN, Sri Mulyani: Ojo Kesusu

JUMAT, 14 MARET 2025 | 13:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penilaian terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. 

Ia meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu perkembangan realisasi APBN sepanjang tahun ini.

“Defisit APBN didesain dengan 2,53 persen dari gross domestic product (GDP). Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita. Bahwa dalam setiap APBN selalu ada perubahan, beberapa dari penerimaan, belanja, itu kita akan kelola," tuturnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 13 Maret 2025.


Sri Mulyani juga menekankan bahwa menilai defisit APBN saat ini terlalu dini, mengingat tahun 2025 baru berjalan beberapa bulan. Dalam kesempatan tersebut, bendahara negara itu menggunakan istilah bahasa Jawa “ojo kesusu”, yang artinya jangan tergesa-gesa, untuk menggambarkan pentingnya kesabaran dalam menilai kinerja fiskal pemerintah.

“Jadi, kalau hari ini teman-teman media kayaknya sudah ngomongin tentang Desember (2025), wong pertengahan tahun saja belum kita lewati. Ojo kesusu kalau orang bilang," tegas Sri Mulyani.

Ia kemudian mengingatkan capaian Kementerian Keuangan pada 2024, di mana pada pertengahan tahun, proyeksi defisit diperkirakan membengkak dari 2,2 persen menjadi 2,7 persen. 

Namun, pada akhir tahun, pemerintah berhasil menjaga defisit tetap di angka 2,2 persen terhadap PDB.

Dengan pengalaman tersebut, Sri Mulyani meminta semua pihak untuk bersabar. Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani juga berencana menyusun Laporan Semesteran (Lapsem) APBN 2025 yang akan disampaikan kepada Kabinet Merah Putih dan DPR RI.

“Artinya, kita jaga postur sesuai UU Nomor 62 Tahun 2024 (UU APBN 2025), di mana defisit didesain pada 2,53 persen. Kalau ada perubahan pada komponen postur itu, entah ada koreksi di pendapatan negara. Pasti banyak yang menanyakan kemarin PPN 12 persen kan tidak dilaksanakan untuk semua komoditas, kita pasti mempertimbangkan itu," jelasnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan mengelola APBN secara hati-hati untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun ini.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya