Berita

Ilustrasi ASN/RMOLNetwork

Nusantara

Kecewa Pengangkatan Ditunda hingga 2026, Ratusan CPNS dan PPPK di Palembang Ancam Demo

KAMIS, 13 MARET 2025 | 00:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Palembang, Sumatera Selatan, bakal menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat. Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang menunda pengangkatan mereka hingga 2026.

“Kalau tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah dan BKN, mungkin dalam waktu dekat kami akan turun ke jalan,” ujar Ketua Forum Honorer K2 Kota Palembang, Tri Andriansyah Putra, dikutip RMOLSumsel, Rabu 12 Maret 2025.

Menurut Tri, pihaknya masih menunggu hasil audiensi antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan pemerintah kota. Jika audiensi tersebut menghasilkan solusi yang memuaskan, aksi demo bisa saja dibatalkan.


Tri menegaskan, kebijakan penundaan ini sangat tidak manusiawi, mengingat banyak CPNS dan PPPK yang sudah mengabdi selama puluhan tahun dan mendekati masa pensiun.

“Ada ratusan CPNS dan 356 PPPK di Palembang dengan masa kerja hampir 25 tahun. Jika pengangkatan dilakukan tahun 2026, beberapa dari mereka hanya sempat bekerja beberapa hari sebelum pensiun,” jelas Tri.

Tri juga menambahkan bahwa seluruh tahapan seleksi CPNS dan PPPK sudah selesai, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, hingga pengumuman. Bahkan, sebagian besar sudah mengisi daftar riwayat hidup dan menandatangani SK Pengangkatan.

“Sangat disayangkan ketika Menpan-RB justru menunda pengangkatan CASN tahun anggaran 2024 hingga Maret 2026. Ini jelas merugikan kami,” tegasnya.

Tri berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan.

“Undang-undang ASN 2023 sudah menetapkan batas akhir penyelesaian tenaga honorer pada Desember 2024. Sekarang sudah Maret 2025, tapi pengangkatan malah diundur ke 2026. Ini jelas pelanggaran terhadap Undang-undang yang mereka buat sendiri,” pungkas Tri.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya