Founder Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA/Istimewa
Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan untuk menyukseskan gebrakan besar Presiden Prabowo Subianto seperti Danantara, 70.000 koperasi merah putih, makan bergizi gratis, dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Namun berdasarkan catatan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tata kelola Pemerintahan Indonesia masih terbilang buruk.
Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index/GGI) yang dikembangkan oleh LSI Denny JA menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju di Asia.
GGI merupakan indeks yang dikembangkan oleh LSI Denny JA untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Indeks ini mengintegrasikan enam dimensi utama, yaitu efektivitas pemerintahan (25 persen), pemberantasan korupsi (20 persen), digitalisasi pemerintahan (15 persen), demokrasi (15 persen), pembangunan manusia (15 persen), dan keberlanjutan lingkungan (10 persen).
Per Maret 2025, Indonesia memperoleh skor 53,17. Angka ini terpaut jauh di bawah Singapura (87,23), Jepang (84,11), dan Korea Selatan (79,44).
"GGI dikembangkan agar dapat mencerminkan secara komprehensif kualitas pemerintahan suatu negara dalam menghadapi tantangan global seperti disrupsi digital, ancaman populisme politik, hingga perubahan iklim," jelas Denny JA dalam keterangannya, Selasa 11 Maret 2025.
Dalam riset tersebut juga terungkap berbagai hambatan utama yang menyebabkan rendahnya skor Indonesia. Di antaranya, kasus korupsi besar, yang mengakar panjang dalam politik oligarki.
Menurut Denny JA, pemberantasan korupsi menjadi kunci utama dalam meningkatkan skor GGI.
"Tanpa pemberantasan korupsi yang serius dan berkelanjutan, semua agenda besar pemerintahan. Itu termasuk target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang digagas Presiden Prabowo Subianto, akan sulit tercapai," jelasnya.
LSI Denny JA juga menyoroti efektivitas birokrasi Indonesia yang masih rendah dibanding Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Di mana Singapura bisa sukses karena birokrasi mereka efektif, cepat, dan transparan.
“Indonesia harus segera berbenah agar tidak semakin tertinggal," tegasnya.
Denny JA juga mencontohkan bagaimana Singapura sukses dengan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi pada era Lee Kuan Yew.
Lalu India sukses dengan digitalisasi identitas melalui Aadhaar yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi korupsi.
Serta Korea Selatan yang berinvestasi besar dalam pembangunan manusia melalui revolusi pendidikan yang mendorong kemajuan teknologi.
"GGI ini bukan sekadar alat ukur, tetapi juga peta jalan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia," papar Denny JA.
Dalam jangka panjang, LSI Denny JA akan melakukan pengukuran GGI ini secara tahunan. Itu tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk lebih dari 150 negara di dunia. GGI akan menjadi salah satu tolok ukur global dalam menilai kualitas pemerintahan.
"Indonesia sedang di persimpangan sejarah," tambahnya,"Apakah akan memperbaiki tata kelola secara serius, atau kembali terjebak dalam lingkaran stagnasi, semua tergantung langkah strategis yang diambil pemerintah hari ini."
