Berita

Tani Merdeka Indonesia/Ist

Politik

Senang Harga Gabah Rp6.500, Tani Merdeka: Ini Bukan Kebijakan Omon-omon

SELASA, 11 MARET 2025 | 20:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram melalui Perum Bulog membawa angin segar bagi petani.

Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan bahwa harga serapan gabah sebesar Rp6.500 bukanlah sekedar omong kosong belaka atau "omon-omon", melainkan bukti nyata pemerintah yang ingin mensejahterakan petani Indonesia.

"Ini adalah bukti perhatian nyata Presiden Prabowo melalui Bulog terhadap kesejahteraan petani Indonesia. Ini kebijakan nyata dan bukan sekedar 'omon-omon' semata," ujar Don Muzakir dalam keterangannya, Selasa, 11 Maret 2025.


Dia mengatakan, kebijakan tersebut dapat mengurangi ketimpangan harga gabah yang seringkali merugikan petani kecil. Katanya, dengan adanya kebijakan ini, para petani merasa dihargai dan diakui sebagai pihak yang berperan penting dalam ketahanan pangan negara.

"Terima kasih kepada Presiden Prabowo, karena kebijakan ini tidak hanya membantu petani dalam hal harga, tetapi juga memberi rasa aman dan percaya diri kepada mereka untuk terus bekerja tanpa rasa khawatir harga gabah yang tidak menguntungkan," tuturnya.

Dengan pendapatan yang lebih stabil dan dukungan input produksi yang lebih baik, Don Muzakir menjelaskan, kenaikan harga gabah ini tidak hanya memberikan kepastian pendapatan bagi petani, tetapi juga mendorong semangat mereka untuk meningkatkan produksi.

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga akhir Februari 2025, Bulog telah menyerap lebih dari 190 ribu ton gabah setara beras dari target 3 juta ton yang ditetapkan untuk tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya juga memastikan, stok beras nasional dalam menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri dalam kondisi aman, dengan total cadangan mencapai 1,95 juta ton per 27 Februari 2025.

Dari total stok tersebut, sebanyak 1.901.024 ton merupakan beras medium atau Public Service Obligation (PSO) penugasan, sementara 50.951 ton lainnya adalah beras premium.

Dia menyebut stok ini tersebar di 26 kantor wilayah (kanwil) dan 477 kompleks pergudangan di seluruh Indonesia.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya