Berita

Bursa Efek Indonesia/RMOL

Bisnis

Direkturnya Dicecar KPK, Saham SMRA Justru Menguat

SENIN, 10 MARET 2025 | 09:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan selalu kooperatif dalam memberikan informasi sesuai dengan fakta yang ada.

Hal itu disampaikan manajemen SMRA saat menanggapi permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang pemanggilan Direktur KSO Summarecon Serpong Sharif Benyamin oleh KPK. 

Pemanggilan tersebut terkait pemberian gratifikasi ke pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang melibatkan tersangka eks Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv. 


Dalam keterbukaan informasi di laman BEI yang dikutip Senin 10 Maret 2025, Secretary SMRA Lydia Tjio menjelaskan, perkara ini bermula dari permintaan sponsorship kepada Summarecon Serpong dari Universitas Pelita Harapan (UPH) untuk kegiatan World Model United Nations (MUN) XXIV pada 14 – 20 Maret 2015 di Seoul, Korea Selatan.

Permintaan ini pun disetujui dan akhirnya Summarecon Serpong bersedia berpartisipasi menjadi salah satu sponsorship dengan memberikan uang sebesar Rp25 juta. Benefitnya adalah logo Summarecon Serpong akan dicantumkan dalam banner delegasi World MUN 2015 dan publikasi pada halaman website UPH. 

Kemudian, pada 10 Maret 2015 Summarecon Serpong menerima email dari panitia kegiatan Audrey Lynn selaku Head of Delegate of World MUN 2015. Dalam email itu juga terdapat lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sepihak oleh panitia kegiatan. 

Lydia mengatakan isi perjanjian itu pada intinya sejumlah uang sponsorship dikirimkan ke rekening Bank Central Asia (BCA) No. 4501401174 atas nama Mohamad Haniv. Karena itu, Summarecon Serpong mengirim fulus sponsorship sebesar Rp25 juta pada 11 Maret 2015 yang disetorkan melalui setoran tunai ke rekening bank sesuai permintaan panitia kegiatan. 

Direktur KSO Summarecon Serpong Sharif Benyamin telah hadir dan memberikan seluruh keterangan yang diminta oleh Penyidik KPK pada Selasa, 04 Maret 2025 di Gedung Merah Putih Kuningan Jakarta Selatan.

“Seluruh keterangan yang diminta oleh Penyidik KPK telah diberikan sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya,” ujar Lydia dalam suratnya kepada BEI.

Tidak ada langkah khusus untuk menghadapi kasus ini. Menurut Lydia, perusahaan maupun anak usaha tidak terlibat langsung dalam masalah hukum yang dihadapi oleh Haniv. “Kami tidak terlibat dalam masalah hukum ini,” jelasnya.

Manajemen SMRA akan berkomitmen dan tanggung jawab kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham publik. 

“Perusahaan kami terdaftar di BEI, dan kami tidak melihat adanya dampak pada operasi atau kinerja keuangan akibat pemanggilan ini,” kata Lydia. 

“Kami akan tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan yakin dapat menjaga citra positif sebagai perusahaan terdaftar di BEI,” tambahnya. 

Pantauan RMOL, saham SMRA ditutup naik pada penutupan perdagangan Jumat 7 Maret 2025 di level Rp388 per saham. 

Dalam satu minggu terakhir, saham SMRA terus mengalami penguatan sebesar 3,74 persen setelah minggu-minggu yang lesu.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya