Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk keluar dari seluruh program Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk di Indonesia, dinilai tidak akan menghambat upaya transisi energi di dalam negeri, selama langkah tersebut tidak diikuti oleh negara-negara lain.
Pendiri Indonesia Climate Justice Literacy, Firdaus Cahyadi, menjelaskan bahwa JETP awalnya dibentuk oleh AS, Jepang, dan kelompok mitra internasional (IPG) untuk menyeimbangkan pengaruh investasi China dalam sektor energi terbarukan di Asia.
Dengan keluarnya AS, dominasi China dalam investasi energi hijau di kawasan ini berpotensi meningkat. Namun, menurut Firdaus, Jepang dan negara-negara Barat lainnya tidak akan membiarkan hal itu terjadi, sehingga JETP di Indonesia diyakini akan tetap berjalan meski tanpa keterlibatan AS.
"Perkembangan terakhir, posisi AS digantikan oleh Jerman. Jika sebelumnya, JETP Indonesia dipimpin oleh AS dan Jepang, kini pemimpinnya adalah Jerman dan Jepang. Dengan kata lain, JETP akan terus jalan meskipun AS keluar dari kepemimpinan JETP," kata Firdaus, dikutip pada Jumat 7 Maret 2025.
Ia menambahkan bahwa dalam jangka pendek, keluarnya AS dapat menyebabkan penundaan sejumlah pendanaan program.
Namun, dalam jangka panjang, hal ini justru berpotensi mengurangi dominasi AS dalam pembiayaan sektor energi di Indonesia.
Menurutnya, keputusan AS untuk mundur dari JETP juga membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi dengan negara-negara donor lainnya.
Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk menegosiasikan ulang beberapa aspek penting, seperti proporsi pendanaan yang saat ini lebih banyak berbentuk utang luar negeri agar dapat diubah menjadi hibah, atau setidaknya mencapai komposisi 50 persen hibah.
Selain itu, Firdaus menilai bahwa JETP selama ini lebih berfokus pada proyek energi terbarukan skala besar, sementara pengembangan energi berbasis komunitas kurang mendapatkan perhatian.
"Jadi dampak ekonominya, bagi masyarakat akar rumput juga tidak terasa dari JETP ini, baik ada atau tidak ada AS," katanya.
Firdaus juga menegaskan bahwa pasar energi global tidak akan terlalu terpengaruh oleh keputusan AS, selama negara maju lainnya tetap berkomitmen terhadap transisi energi.
Bahkan, ia menilai bahwa keputusan AS tersebut bisa menempatkan negara itu dalam posisi yang kurang menguntungkan di mata negara-negara lain yang masih mendukung JETP.
Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo sekaligus adik dari Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah mengatakan bahwa JETP program gagal, karena AS sendiri belum mengucurkan dananya untuk inisiatif tersebut.
“JETP itu gagal, program gagal. Dua tahun berjalan, tetapi tidak satu Dolar pun dikucurkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Banyak omon-omon ternyata,” kata Hashim pada Februari 2025 lalu.
“Jadi, saya kira, jangan berharap deh (pembiayaan) 20 miliar Dolar AS,” tambahnya.
