Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni/Ist
Kelakuan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memasukan sebelas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kemenhut disorot politikus Senayan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Alex Indra Lukman mengaku heran dengan penunjukan sebelas kader PSI di Kemenhut tersebut.
“Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” kata Alex dalam keterangannya, Jumat, 7 Maret 2024.
Sekadar informasi, Menhut Raja Juli Antoni yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, memboyong sedikitnya sebelas kader PSI masuk dalam FOLU Net Sink Kemenhut. Lembaga ini dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Struktur Tim FOLU Net Sink 2030 tertuang di
Kepmen Kehutanan No 32/2025. Dalam Kepmen ini, sebelas nama kader PSI masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030 dengan honor Rp20-Rp50 juta per bulan.
Mereka adalah Andy Budiman menjabat Dewan Penasehat; Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.
Sigit Widodo sebagai anggota bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Rama Hadi Prasetya sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon; Furgan Amini Chaniago sebagai anggota bidang Konservasi; Nandya Maharani Irawan sebagai Staf Kesekretariatan bidang Konservasi.
Nama lainnya adalah, Andi Syaiful Oeding dan Yus Ariyanto sebagai anggota bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; Nurtanti sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.
Alex melanjutkan, puluhan juta gaji dan dana hibah itu seharusnya diserap oleh Kemenhut untuk merealisasikan program-program yang dicanangkan.
“Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud," sesal politikus PDIP ini.
Mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 dan sistem honorarium yang ditetapkan, Alex menilai, Raja Juli Antoni jelas tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government)
“Publik tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli Antoni ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega,” pungkas Alex.
