Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni/Ist

Politik

Raja Juli Antoni Disenggol Warganet: Jabatan Menteri tapi Level Buzzer

JUMAT, 07 MARET 2025 | 08:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Cuitan sindiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait ceramah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, beberapa waktu lalu, dibalas menohok warganet.

Dalam cuitan melalui akun X pribadinya pada Rabu 5 Maret 2025, Raja Juli Antoni menuduh Anies telah memanfaatkan masjid sebagai tempat melakukan sindiran politik

"Masjid tempat ibadah? Masjid tempat sindir politik?" tulis Raja Juli Antoni yang dilihat redaksi, Jumat 7 Maret 2025.


"Ceramah Penuh Sindirian Dari Anis Baswedan di Masjid Kampus UGM," sambungnya.

Untuk memperkuat cuitannya, Raja Juli Antoni menambahkan tangkap layar sebuah berita media online berjudul "Ceramah Penuh Sindiran dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM: Membangun Manusia Itu Lama, Tapi IKN Juga Deng".

Tak butuh waktu lama, pemilik akun King Purwa langsung membalas Raja Juli Antoni yang juga menjabat Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

"jabatan Menteri tapi level buzzer," kata King Purwa.

Komentar King Purwa turut diamini pemilik akun @elherviza.

"Gw pikir @RajaJuliAntoni udh dilevel negarawan..ternyata levelnya cm sebatas buzzer partai..harusnya sebagai menteri itu bijak dan cerdas memahami kritik dan jd motivasi untuk melayani rakyat..tp emg susah sih klo cm menteri giveaway doang mah..," tulisnya.

Diketahui, saat berceramah di Masjid Kampus UGM Yogyakarta, dalam suasana Ramadan itu, Anies membahas pembangunan infrastruktur pendidikan serta dinamika politik yang tengah terjadi di Indonesia.

Di hadapan ratusan mahasiswa dan masyarakat yang hadir, Anies mengungkapkan bahwa demokrasi bisa mati ketika aturan main diubah secara sepihak, lawan politik disingkirkan dari kontestasi, dan wasit (penyelenggara pemilu) dikuasai pihak tertentu.

Anies juga menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat ditandai dengan keberadaan oposisi, pembagian kekuasaan, serta kebebasan berbicara.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya