Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni/Ist

Politik

Raja Juli Antoni Disenggol Warganet: Jabatan Menteri tapi Level Buzzer

JUMAT, 07 MARET 2025 | 08:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Cuitan sindiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait ceramah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, beberapa waktu lalu, dibalas menohok warganet.

Dalam cuitan melalui akun X pribadinya pada Rabu 5 Maret 2025, Raja Juli Antoni menuduh Anies telah memanfaatkan masjid sebagai tempat melakukan sindiran politik

"Masjid tempat ibadah? Masjid tempat sindir politik?" tulis Raja Juli Antoni yang dilihat redaksi, Jumat 7 Maret 2025.


"Ceramah Penuh Sindirian Dari Anis Baswedan di Masjid Kampus UGM," sambungnya.

Untuk memperkuat cuitannya, Raja Juli Antoni menambahkan tangkap layar sebuah berita media online berjudul "Ceramah Penuh Sindiran dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM: Membangun Manusia Itu Lama, Tapi IKN Juga Deng".

Tak butuh waktu lama, pemilik akun King Purwa langsung membalas Raja Juli Antoni yang juga menjabat Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

"jabatan Menteri tapi level buzzer," kata King Purwa.

Komentar King Purwa turut diamini pemilik akun @elherviza.

"Gw pikir @RajaJuliAntoni udh dilevel negarawan..ternyata levelnya cm sebatas buzzer partai..harusnya sebagai menteri itu bijak dan cerdas memahami kritik dan jd motivasi untuk melayani rakyat..tp emg susah sih klo cm menteri giveaway doang mah..," tulisnya.

Diketahui, saat berceramah di Masjid Kampus UGM Yogyakarta, dalam suasana Ramadan itu, Anies membahas pembangunan infrastruktur pendidikan serta dinamika politik yang tengah terjadi di Indonesia.

Di hadapan ratusan mahasiswa dan masyarakat yang hadir, Anies mengungkapkan bahwa demokrasi bisa mati ketika aturan main diubah secara sepihak, lawan politik disingkirkan dari kontestasi, dan wasit (penyelenggara pemilu) dikuasai pihak tertentu.

Anies juga menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat ditandai dengan keberadaan oposisi, pembagian kekuasaan, serta kebebasan berbicara.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya