Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir/RMOL
Kabar batalnya rapat kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) gara-gara Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen dipastikan tidak benar.
Sedianya rapat tersebut digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 3 Maret 2025.
“Itu isu saja. Tidak ada dibatalkan yang strategi delapan persen itu,” kata Adies Kadir di Komplek DPR RI, Senayan, Kamis 6 Maret 2025.
Adies menerangkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto sedang gencar melakukan efisiensi anggaran dengan menerbitkan Perpres Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Adies, DPR memberikan kesempatan Kemenkeu dan Menteri PPN untuk merinci kembali anggarannya setelah adanya efisiensi di kementerian dan lembaga untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
“Kita beri kesempatan tiga sampai empat bulan. Enam bulan lah kita beri kesempatan. Baru kita bisa ngomong dengan pemotongan efisiensi,” kata Adies.
Menurut Adies, Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat bukan karena tidak setuju adanya target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
Sri Mulyani batal mengadiri rapat lantaran masih harus mengoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas pertumbuhan ekonomi delapan persen seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.
