Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

WIKA Lakukan Efisiensi dan Perampingan tapi Tidak Ada PHK

KAMIS, 06 MARET 2025 | 12:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Pasar konstruksi tengah lesu. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengakui adanya penurunan di sektor ini. 

Emiten konstruksi ini berencana menata ulang jumlah anak perusahaan dengan menghapus entitas yang berada di luar sektor bisnis konstruksi serta Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC).

Saat rapat dengan Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, tahun ini cukup menantang bagi perusahaan sektor karya, sehingga saat ini hanya menjalankan proyek-proyek yang ada.


Agung menjabarkan, karena proyek pemerintah tahun ini tidak mengalokasikan belanja untuk pembangunan infrastruktur, sehingga pihaknya melakukan langkah mitigasi untuk mempertahankan kinerja.

"Sehingga kami melakukan tiga langkah utama untuk menghadapi hal ini," ujarnya. 

Pertama WIKA akan melakukan divestasi untuk mengurangi risiko aset pada 2025, baik pada proyek jalan tol maupun penyertaan lainnya. 

Lalu, perusahaan juga akan memberikan dana tunai untuk memperkuat modal dan penelusuran kewajiban.

"Ini sudah kita buatkan roadmapnya di antara tahun 2025 ada beberapa tol, kemudian berikutnya mungkin tahun 2026 ada lagi," terangnya. 

Selanjutnya, perseroan akan mengoptimalisasi portofolio Wika Group, dalam hal ini akan dilakukan penataan ulang. Perseroan akan mengurangi jumlah cucu perusahaan sebagai bagian dari transformasi dan efisiensi

"Jadi di luar anak perusahaan tadi, di bawahnya sebenarnya ada beberapa cucu juga, cucu perusahaan itu yang akan kita tata ulang, baik cucu maupun anak," ucapnya.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan efisiensi operasi bisnis, di antaranya melakukan penurunan biaya operasional. 

"Paling kecil adalah 15 persen, mulai dari semua operasional maupun efisiensi remunerasi," katanya.

Dengan segala tantangan yang ada, Agung Budi Waskito menegaskan bahwa perusahaan tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pengurangan karyawan. 

"Sampai dengan saat ini, kami mempertahankan semua upaya yang ada, tetapi kami membuat efisiensi-efisiensi, baik itu pemasaran, sponsorship, konsultan, dan sebagainya," katanya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya