Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

WIKA Lakukan Efisiensi dan Perampingan tapi Tidak Ada PHK

KAMIS, 06 MARET 2025 | 12:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Pasar konstruksi tengah lesu. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengakui adanya penurunan di sektor ini. 

Emiten konstruksi ini berencana menata ulang jumlah anak perusahaan dengan menghapus entitas yang berada di luar sektor bisnis konstruksi serta Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC).

Saat rapat dengan Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, tahun ini cukup menantang bagi perusahaan sektor karya, sehingga saat ini hanya menjalankan proyek-proyek yang ada.


Agung menjabarkan, karena proyek pemerintah tahun ini tidak mengalokasikan belanja untuk pembangunan infrastruktur, sehingga pihaknya melakukan langkah mitigasi untuk mempertahankan kinerja.

"Sehingga kami melakukan tiga langkah utama untuk menghadapi hal ini," ujarnya. 

Pertama WIKA akan melakukan divestasi untuk mengurangi risiko aset pada 2025, baik pada proyek jalan tol maupun penyertaan lainnya. 

Lalu, perusahaan juga akan memberikan dana tunai untuk memperkuat modal dan penelusuran kewajiban.

"Ini sudah kita buatkan roadmapnya di antara tahun 2025 ada beberapa tol, kemudian berikutnya mungkin tahun 2026 ada lagi," terangnya. 

Selanjutnya, perseroan akan mengoptimalisasi portofolio Wika Group, dalam hal ini akan dilakukan penataan ulang. Perseroan akan mengurangi jumlah cucu perusahaan sebagai bagian dari transformasi dan efisiensi

"Jadi di luar anak perusahaan tadi, di bawahnya sebenarnya ada beberapa cucu juga, cucu perusahaan itu yang akan kita tata ulang, baik cucu maupun anak," ucapnya.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan efisiensi operasi bisnis, di antaranya melakukan penurunan biaya operasional. 

"Paling kecil adalah 15 persen, mulai dari semua operasional maupun efisiensi remunerasi," katanya.

Dengan segala tantangan yang ada, Agung Budi Waskito menegaskan bahwa perusahaan tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pengurangan karyawan. 

"Sampai dengan saat ini, kami mempertahankan semua upaya yang ada, tetapi kami membuat efisiensi-efisiensi, baik itu pemasaran, sponsorship, konsultan, dan sebagainya," katanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya