Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

WIKA Lakukan Efisiensi dan Perampingan tapi Tidak Ada PHK

KAMIS, 06 MARET 2025 | 12:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Pasar konstruksi tengah lesu. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengakui adanya penurunan di sektor ini. 

Emiten konstruksi ini berencana menata ulang jumlah anak perusahaan dengan menghapus entitas yang berada di luar sektor bisnis konstruksi serta Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC).

Saat rapat dengan Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, tahun ini cukup menantang bagi perusahaan sektor karya, sehingga saat ini hanya menjalankan proyek-proyek yang ada.


Agung menjabarkan, karena proyek pemerintah tahun ini tidak mengalokasikan belanja untuk pembangunan infrastruktur, sehingga pihaknya melakukan langkah mitigasi untuk mempertahankan kinerja.

"Sehingga kami melakukan tiga langkah utama untuk menghadapi hal ini," ujarnya. 

Pertama WIKA akan melakukan divestasi untuk mengurangi risiko aset pada 2025, baik pada proyek jalan tol maupun penyertaan lainnya. 

Lalu, perusahaan juga akan memberikan dana tunai untuk memperkuat modal dan penelusuran kewajiban.

"Ini sudah kita buatkan roadmapnya di antara tahun 2025 ada beberapa tol, kemudian berikutnya mungkin tahun 2026 ada lagi," terangnya. 

Selanjutnya, perseroan akan mengoptimalisasi portofolio Wika Group, dalam hal ini akan dilakukan penataan ulang. Perseroan akan mengurangi jumlah cucu perusahaan sebagai bagian dari transformasi dan efisiensi

"Jadi di luar anak perusahaan tadi, di bawahnya sebenarnya ada beberapa cucu juga, cucu perusahaan itu yang akan kita tata ulang, baik cucu maupun anak," ucapnya.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan efisiensi operasi bisnis, di antaranya melakukan penurunan biaya operasional. 

"Paling kecil adalah 15 persen, mulai dari semua operasional maupun efisiensi remunerasi," katanya.

Dengan segala tantangan yang ada, Agung Budi Waskito menegaskan bahwa perusahaan tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pengurangan karyawan. 

"Sampai dengan saat ini, kami mempertahankan semua upaya yang ada, tetapi kami membuat efisiensi-efisiensi, baik itu pemasaran, sponsorship, konsultan, dan sebagainya," katanya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya