Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

WIKA Lakukan Efisiensi dan Perampingan tapi Tidak Ada PHK

KAMIS, 06 MARET 2025 | 12:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Pasar konstruksi tengah lesu. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengakui adanya penurunan di sektor ini. 

Emiten konstruksi ini berencana menata ulang jumlah anak perusahaan dengan menghapus entitas yang berada di luar sektor bisnis konstruksi serta Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC).

Saat rapat dengan Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, tahun ini cukup menantang bagi perusahaan sektor karya, sehingga saat ini hanya menjalankan proyek-proyek yang ada.


Agung menjabarkan, karena proyek pemerintah tahun ini tidak mengalokasikan belanja untuk pembangunan infrastruktur, sehingga pihaknya melakukan langkah mitigasi untuk mempertahankan kinerja.

"Sehingga kami melakukan tiga langkah utama untuk menghadapi hal ini," ujarnya. 

Pertama WIKA akan melakukan divestasi untuk mengurangi risiko aset pada 2025, baik pada proyek jalan tol maupun penyertaan lainnya. 

Lalu, perusahaan juga akan memberikan dana tunai untuk memperkuat modal dan penelusuran kewajiban.

"Ini sudah kita buatkan roadmapnya di antara tahun 2025 ada beberapa tol, kemudian berikutnya mungkin tahun 2026 ada lagi," terangnya. 

Selanjutnya, perseroan akan mengoptimalisasi portofolio Wika Group, dalam hal ini akan dilakukan penataan ulang. Perseroan akan mengurangi jumlah cucu perusahaan sebagai bagian dari transformasi dan efisiensi

"Jadi di luar anak perusahaan tadi, di bawahnya sebenarnya ada beberapa cucu juga, cucu perusahaan itu yang akan kita tata ulang, baik cucu maupun anak," ucapnya.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan efisiensi operasi bisnis, di antaranya melakukan penurunan biaya operasional. 

"Paling kecil adalah 15 persen, mulai dari semua operasional maupun efisiensi remunerasi," katanya.

Dengan segala tantangan yang ada, Agung Budi Waskito menegaskan bahwa perusahaan tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pengurangan karyawan. 

"Sampai dengan saat ini, kami mempertahankan semua upaya yang ada, tetapi kami membuat efisiensi-efisiensi, baik itu pemasaran, sponsorship, konsultan, dan sebagainya," katanya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya