Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti tanda-tanda kematian demokrasi dalam ceramahnya di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, beberapa waktu lalu.
Dalam acara yang berlangsung dalam suasana Ramadan itu, Anies membahas pembangunan infrastruktur pendidikan serta dinamika politik yang tengah terjadi di Indonesia.
Ceramah Anies dinilai Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi), Juju Purwantoro sebagai kritik terhadap praktik politik yang tengah berlangsung.
Pasalnya, keputusan politik saat ini lebih banyak ditentukan oleh kepentingan segelintir elite partai dibanding aspirasi rakyat.
"Hal itu bisa juga kita katakan merupakan bentuk kejahatan demokrasi oleh negara atau parpol," kata Juju kepada redaksi, Kamis 6 Maret 2025.
Di hadapan ratusan mahasiswa dan masyarakat yang hadir, Anies mengungkapkan bahwa demokrasi bisa mati ketika aturan main diubah secara sepihak, lawan politik disingkirkan dari kontestasi, dan wasit (penyelenggara pemilu) dikuasai pihak tertentu.
Anies juga menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat ditandai dengan keberadaan oposisi, pembagian kekuasaan, serta kebebasan berbicara.
Juju memandang, kasus pembatalan pencalonan Anies dalam Pilgub Jakarta 2024 menjadi salah satu contoh nyata dari dugaan kejahatan demokrasi yang terorganisir oleh negara atau partai politik.
Sistem pemilu yang seharusnya mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) kini terancam oleh rekayasa politik dan konspirasi untuk mengamankan kepentingan tertentu.
Namun, harapan bagi demokrasi Indonesia tetap terbuka. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2024 telah menghapus aturan presidential threshold (PT) 20 persen.
Sehingga partai politik kini dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa syarat minimal perolehan kursi DPR atau suara nasional.
"Dengan adanya banyak calon, membuat pilihan masyarakat menjadi lebih variatif dan angin segar demokratis, jika dibandingkan hanya dua bahkan satu pasangan calon saja," jelasnya.
Pernyataan Anies di UGM pun menjadi refleksi bagi banyak pihak, bahwa demokrasi harus tetap dijaga agar tidak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
