Penambahan Usia Pensiun Anggota TNI Perlu Pertimbangkan Anggaran

Wacana penambahan usia pensiun bagi anggota TNI menuntut DPR buat mempertimbangkan analisis biaya-manfaat atau cost-benefit analysis (CBA). 

Usulan itu disampaikan Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2025.

Menurut Ismail, penting bagi DPR untuk mempertimbangkan dengan cermat berbagai faktor, terutama soal dampak finansial dan operasional dalam penambahan usia pensiun anggota TNI. 

“Soal masa bakti pensiun, saya sedang tidak dalam posisi men-chalange, ini secara serius, karena ini adalah kebijakan hukum terbuka. Jadi setelah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Dewan akan mendesain seperti apa untuk usia TNI. Tapi saya ingatkan penting untuk dikaji cost and benefit analysis (CBA), penting juga dikaji transisi ketika batasan usia ini diadopsi,” ujar Ismail.

Ia menambahkan bahwa perbedaan kebutuhan fisik antara profesi tentara dan politisi perlu menjadi pertimbangan. 

“Misalnya apakah 62 (tahun) masih, ya kalau politisi 62 lagi matang-matangnya. Atau ya lagi matang-matangnya. Tapi kalau Tentara, usia 62 masih harus memimpin saya kira beda kebutuhannya. Guru besar bisa sampai 70 tahun. Tapi kan lebih sering duduk dan ngomong gitu kan. Tidak membutuhkan energi yang banyak, energi fisik masuk saya, meskipun energi pikiran sangat besar,” jelas Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

Lebih lanjut, Ismail juga menyoroti bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran agar mengganggu stabilitas politik anggaran negara. 

“Jadi sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka saya kira penting dipertimbangkan cost and benefit analysis, ketersedian anggaran sehingga tidak mengganggu politik anggaran negara,” pungkasnya.