Wakil Presiden Iran untuk Urusan Strategis, Mohammad Javad Zarif/Net
Wakil Presiden Iran untuk Urusan Strategis, Mohammad Javad Zarif, mengumumkan pengunduran dirinya setelah bertemu dengan kepala peradilan pada Minggu waktu setempat, 2 Maret 2025.
Dalam pertemuan tersebut, ia disarankan untuk kembali ke dunia akademis guna menghindari tekanan lebih lanjut terhadap pemerintahan Presiden Massoud Pezeshkian.
Dalam sebuah unggahan di media sosial, Zarif menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan mengabdi selama sembilan bulan terakhir.
Namun, ia mengungkapkan bahwa enam bulan terakhir merupakan periode paling pahit dalam kariernya selama 40 tahun.
"Penghinaan, fitnah, dan ancaman terus-menerus terhadap saya dan keluarga saya karena kewarganegaraan ganda mereka telah mencapai tingkat yang tak tertahankan," tulisnya, seperti dimuat
IFP.
Zarif menghadapi tekanan besar, terutama dari kelompok konservatif garis keras, Perseverance Front, yang menuntut pengunduran dirinya dengan alasan anak-anaknya memiliki kewarganegaraan Amerika.
Meskipun ia telah memberikan pembelaan hukum terhadap tuduhan ini, tekanan politik terus meningkat.
Selain itu, perannya dalam membuka jalur perundingan dengan Amerika Serikat untuk meredakan tekanan ekonomi juga menjadi sorotan tajam di tengah ketegangan politik yang kian meningkat.
Sebagai mantan menteri luar negeri, Zarif dikenal sebagai arsitek kesepakatan nuklir Iran 2015, yang kini kembali menjadi perdebatan di internal pemerintahan.
Kantor berita negara IRNA telah mengonfirmasi pengunduran diri tersebut, tetapi hingga saat ini Presiden Pezeshkian belum memberikan tanggapan resmi terkait surat pengunduran diri Zarif.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah pergolakan politik yang semakin memanas di Iran. Pada hari yang sama, Parlemen Iran juga memakzulkan Menteri Ekonomi Abdolnaser Hemmati, seorang tokoh yang dikenal mendukung upaya pemulihan hubungan dengan Barat.
Langkah ini semakin mengindikasikan tekanan besar terhadap faksi-faksi reformis dalam pemerintahan Pezeshkian.
