Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bernyali mengusut tuntas dugaan mafia kuota bawang putih di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Teriakan pengusutan mafia kuota bawang putih tersebut bahkan sudah disuarakan oleh sejumlah aktivis hingga masyarakat sipil.
“Ya (KPK harus berani) menyelidiki,” kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada RMOL, Senin 3 Maret 2025.
Menurut Fickar, KPK sebagai penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam menangani perkara korupsi, termasuk yang diduga terjadi di Kemendag.
“Jika benar ada peristiwanya ya disidik, ditentukan siapa tersangkanya, dan dibawa ke PN Tipikor untuk diadili,” pungkas Fickar.
Sebelumnya, sekelompok orang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (Gempari) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan mafia kuota bawang putih di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Kami mendesak KPK segera memeriksa dan mengadili mafia kuota bawang putih di Kemendag," tegas koordinator aksi, Alfian kepada wartawan, Kamis 27 Februari 2025.
Menurutnya, mafia impor bawang sama saja mengingkari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan swasembada pangan.
Maka dari itu, Gempari mendesak tidak hanya KPK, melainkan juga seluruh aparat penegak hukum turun tangan memberantas mafia impor bawang.
"Mendesak KPK, Kejagung, Mabes Polri segera berantas mafia kuota bawang putih yang diduga melibatkan (pejabat berinisial) ZH, BS, dan SNAE. Prabowo juga harus mencopot mereka," kata Alfian tanpa menjabarkan detail pejabat dimaksud.
Di tengah isu mafia impor bawang putih, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan justru menerbitkan persetujuan impor bawang putih mencapai 300 ribu ton.
