Berita

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Ist

Hukum

Ahok Tantang Sidang Terbuka soal Pertamax Oplosan

MINGGU, 02 MARET 2025 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku siap untuk diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan pencampuran Ron 90 atau bahkan Ron 88 dengan Ron 92 dalam produk Pertamax. 

Di sisi lain, terjadi perdebatan yang menyebut Pertamina mencampur produk bahan bakar seperti Pertamax dengan zat aditif. 

Dalam rapat dengan DPR, diakui bahwa zat aditif yang digunakan berasal dari Afton, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat. 


Ahok mengaku tidak mengetahui detail teknis mengenai proses oplosan yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa masalah utama terletak pada sistem pengadaan yang tidak transparan. 

"Kalau soal itu pemasoknya mencampur, itu permainan bajingan. Kenapa lu terima?" tegas Ahok lewat kanal YouTube, Minggu 2 Maret 2025.

Ahok menekankan bahwa Pertamina seharusnya memiliki insinyur-insinyur yang mampu menguji kualitas minyak sebelum diterima. 

"Harusnya kalau Pertamina beli minyak, kan kalian punya insinyur-insinyur, ya dites dong. Masa minyak masuk kapal, komisaris utama yang harus cek ke Tanjung Priok? Kalau begitu, semua dipecat saja," katanya.

Ahok pun menantang agar sidang dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Pertamina. 

Dia juga mengaku memiliki rekaman rapat selama menjabat di Pertamina dan siap membukanya dalam persidangan. 

"Saya cuma minta Pak Jaksa sidang terbuka di republik ini. Saya siap dipanggil Kejagung, saya senang membantu. Saya ingin semua rekaman rapat saya diputar, biar seluruh rakyat Indonesia mendengar apa yang terjadi di Pertamina," ungkapnya.

Ahok menegaskan bahwa transparansi adalah kunci dalam mengungkap kasus ini. Dengan adanya sidang terbuka, publik bisa menilai sendiri siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan pencampuran bahan bakar yang merugikan masyarakat.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya