Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tekan Polusi, Mobil Tua di Atas 15 Tahun Dilarang Isi Bensin

SABTU, 01 MARET 2025 | 22:43 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah New Delhi, India, akan melarang kendaraan berusia lebih dari 15 tahun untuk mengisi bahan bakar mulai 31 Maret 2025. 

Kebijakan ini diterapkan seiring dengan tingginya tingkat pencemaran udara di kota tersebut, yang saat ini tercatat sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia.

Seperti dikutip dari AFP, pada Sabtu 1 Maret 2025, kualitas udara di New Delhi terus memburuk akibat pembakaran lahan pertanian, aktivitas industri, serta asap kendaraan bermotor. 


Polusi semakin parah saat musim dingin, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah lebih ketat guna mengurangi emisi kendaraan tua yang masih beroperasi di jalanan.

Sebelumnya, pemerintah telah melarang mobil diesel yang berusia lebih dari 10 tahun dan mobil bensin di atas 15 tahun untuk beroperasi. Namun, masih banyak kendaraan yang melanggar aturan tersebut. 

Oleh karena itu, pemerintah kini mengeluarkan kebijakan baru dengan melarang kendaraan dalam kategori tersebut untuk mengisi bahan bakar.

Menteri Lingkungan Hidup New Delhi, Manjinder Singh Sirsa, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil setelah melalui diskusi panjang dengan berbagai pihak terkait.

"Kami memutuskan untuk menghentikan pasokan bahan bakar bagi kendaraan berusia lebih dari 15 tahun setelah 31 Maret 2025," ujar Sirsa kepada wartawan.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, setiap stasiun pengisian bahan bakar akan dilengkapi dengan alat pendeteksi usia kendaraan.

Selain membatasi kendaraan tua, pemerintah New Delhi juga merancang kebijakan tambahan guna menekan polusi, seperti mengubah lahan tandus menjadi kawasan hijau dengan melibatkan mahasiswa. 

Pemerintah juga akan mewajibkan gedung-gedung tinggi, hotel, dan bandara memasang perangkat anti-kabut asap serta alat pengendali polusi lainnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya