Berita

Anggota Komisi IV DPR F-PKB Rina Saadah. /Ist

Politik

Anggota Komisi IV DPR Minta Menteri KKP Maksimalkan Potensi Kelautan untuk Pariwisata

SABTU, 01 MARET 2025 | 10:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Indonesia mempunyai potensi kelautan yang sangat besar dan melimpah.

Berkenaan dengan itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk memaksimalkan potensi kelautan sebagai destinasi pariwisata.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Rina Sa'adah mendukung penuh kepada KKP untuk tetap optimis dan istiqomah dalam melaksanakan program-program ekonomi biru yang merupakan ikon kinerja pemerintah dan Menteri KKP.


"Meskipun dalam kondisi anggaran yang ketat akibat efisiensi," ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu 1 Maret 2025.

Legislator Dapil Jawa Barat X ini juga menyinggung target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditetapkan KKP. Pasalnya, pada 2024 lalu, KKP berhasil mendapatkan PNBP sebesar Rp 2,4 triliun.

"Jika dalam 2024 KKP berhasil mendapatkan PNBP sebesar Rp 2,4 triliun, nah pada 2025 dalam sektor kelautan dan perikanan kira-kira sudah ada target berapa?” ucap Rina.

Politikus Muda PKB ini juga meminta agar Menteri KKP menjelaskan target investasi dalam sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, target investasi itu sangat penting. Apalagi saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, sehingga kementerian dituntut kreatif dalam melaksanakan program kerjanya.

"Karena kami melihat yang dibutuhkan sekarang ini oleh pemerintah adalah kreativitas dari masing-masing kementerian, dengan adanya efisiensi anggaran," kata alumnus Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu.

Lebih jauh, Rina mengatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang sangat besar. Salah satunya dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai daerah. Potensi itu bisa dimaksimal sebagai rujukan pariwisata.

"Ada nggak potensi pariwisata di sektor kelautan yang menjadi fokus kementerian sebagai target investasi,” kata Rina.

Pemerintah Thailand saat ini sedang melakukan gebrakan dalam sektor pariwisata. Yaitu enam  negara satu tujuan. Dia khawatir terobosan yang dilakukan negara tetangga itu akan mengganggu sektor pariwisata Indonesia.

"Sektor pariwisata di Indonesia kan salah satunya adalah sektor kelautan. Ini menjadi tugas Pak Menteri KKP, bagaimana menarik kembali sektor kelautan supaya bisa lebih baik lagi," tandas Rina.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya