Berita

Ilustrasi bawang putih/RMOL

Politik

Komisi IV DPR Dorong KPK Usut Tuntas Mafia Bawang Putih

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 15:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas dugaan mafia bawang putih di lingkaran Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sebab, aksi-aksi mafia pangan merupakan penghancur ekonomi nasional.

"Mafia ekonomi itu salah satu yang menghancurkan perekonomian nasional, apalagi yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak, seperti mafia pangan dan mafia energi, seperti skandal Pertamina saat ini," kata Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, kepada RMOL, Jumat, 28 Februari 2025.

Legislator dari Fraksi PKB ini menambahkan, jika Indonesia ingin terbebas dari kehancuran ekonomi nasional, penegak hukum jangan takut mengungkap mafia pangan. Termasuk mafia bawang putih di Kemendag.


"Kalau Indonesia mau maju ya (mafia) harus ditindak tegas. Mendag harus mewujudkan pasar persaingan sempurna, sehingga Indonesia Emas semakin mungkin (terwujud)," tutupnya. 

Harga bawang putih belakangan ini memang menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan pantauan harga di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Jumat 28 Februari 2025, harga bawang putih ukuran sedang mencapai Rp46.200 per kilogram.

Harga itu naik dibanding pantauan pada Jumat 14 Februari 2025 yang berkisar Rp44.850 per kg. 
Di sisi lain, Pemerintah memastikan telah menerbitkan persetujuan impor (PI) bawang putih sebanyak 300 ribu ton.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya