Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait/Ist

Publika

Judi Online Vs Tiga Juta Rumah

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 13:24 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KONON uang beredar dalam skandal judi online di negara ini mencapai Rp700 triliun sampai Rp1.000 triliun, nilai yang setara dengan empat juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rumah bukan sekadar membangun tempat tinggal yang layak dan nyaman, namun lebih dari itu yakni membangun harapana bahwa masa depan Indonesia itu bisa diraih. Anak-anak mudah, kaum milenial memiliki harapan itu, serta menepis keraguan dan stigma bahwa generasi milenial tidak akan pernah bisa membeli dan memiliki rumah.

Generasi sebelumnya generasi boomers, mereka sekarang mendapatkan hari tuanya dengan aset atau kekayaan yang ditabung selama berpuluh tahun. Aset tersebut adalah tanah dan rumah.


Di atas kekayaan itulah generasi boomers benar-benar dapat memiliki hari tua mereka. Di zamannya menabung dengan cara membeli tanah dan rumah telah menjadi keyakinan yang kuat bahwa itulah cara mewujudkan masa depan.

Sekarang tanah dan rumah tidak lagi diyakini sebagai masa depan. Ada yang mengatakan bahwa daya beli adalah penyebab hilangnya harapan itu. Pekerjaan dengan upah rendah, biaya hidup yang meningkat. Gaji bulanan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Konon uang tidak lagi banyak di dalam genggaman anak-anak muda. Kartu kredit dan pinjaman online memenuhi dompet generasi Indonesia emas. Benarkah kenyataannya demikian?

Membangun Cara Pandang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berambisi besar membalikkan keadaan ini. Anak-anak muda harus diberi keyakinan bahwa mereka dapat membangun rumah masa depan mereka.

Ini bukan sekadar menjalankan tugas sebagai menteri untuk menyukseskan tiga juta rumah, namun juga tanggung jawab negara dan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Rasanya saat ini memang tengah berkembang cara pandang yang keliru di dalam masyarakat, yang membuat anak-anak muda mengalami disorientasi, termasuk dalam membelanjakan pendapatan mereka.

Perubahan gaya hidup yang cenderung instan, membuat masyarakat enggan berpikir jangka panjang terutama dalam menabung sebagian pendapatan untuk aset, tanah, dan rumah.

Ini bukan soal pendapatan yang cenderung menurun, daya beli atau faktor ekonomi semata yang menyebabkan lesunya pembangunan perumahan. Kalau soal pendapatan, maka judi online tidak sebanyak sekarang.

Uang beredar dalam judi online di Indonesia bisa mencapai Rp700 triliun sampai Rp1.000 triliun. Uang yang cukup untuk membangun 1 juta rumah mewah dan 4 juta rumah MBR. Mengapa semua bisa terjadi?

Menurut Maruarar, cara pandang yang benar akan menghasilkan harapan baik. Lemahnya minat membangun dan memiliki rumah adalah perangkap pemikiran. Jika dibiarkan, maka orang akan beralih ke hal hal yang tidak produktif dan bahkan mencelakai diri sendiri.

Mengajak anak-anak muda dan masyarakat membangun rumah adalah usaha besar memilih kepercayaan diri dan memantapkan harapan Indonesia emas. "Kita ajak anak-anak muda ayo bangun rumah."

Insentif dan Subsidi

Pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan subsidi untuk memulihkan kembali semangat masyarakat membangun rumah. Insentif diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan, kemudahan perpajakan dan subsidi bunga, dan lain sebagainya.

Kementerian PKP telah membuat terobosan baru, yakni diberikannya tiga insentif atau kemudahan pajak sekaligus, yakni (1) Menggratiskan PPN atau pajak pertambahan nilai untuk perumahan MBR. (2) Menggratiskan atau menghapus retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). (3) Menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Inilah untuk pertama kali insentif diberikan. Walaupun diketahui bahwa saat ini pemerintah tengah menghadapi tekanan fiskal.

Menggerakkan sektor perumahan termasuk program perbaikan rumah adalah strategi penting untuk mengejar pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sektor ini adalah yang paling inklusif karena akan melibatkan komunitas, pelaku pengembangan perumahan, industri terkait dan bahkan kalangan para akademisi atau kampus untuk mengembangkan riset pengembangan perumahan.

Usaha ini seluruhnya juga dimaksudkan agar kembali mengajak masyarakat menabung, yakni menabung aset dalam tanah dan rumah. Usaha yang tidak lagi populer dikarenakan masyarakat banyak terperangkap dalam cara hidup berutang untuk hal-hal yang tidak produktif.

Banyak yang menghabiskan uang mereka untuk harapan palsu, memperkaya para penipu, yakni bandar judi online.

Penulis adalah Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya