Berita

Rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025/RMOL

Politik

Legislator PDIP Minta KKP Jangan Sebut Inisial Pelaku Pemagar Laut

KAMIS, 27 FEBRUARI 2025 | 14:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IV DPR Sonny Danaparamita meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyebut nama terang pelaku pemagar laut.

Hal itu disampaikan Sonny ketika rapat kerja bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Kamis, 27 Februari 2025.

Legislator dari Fraksi PDIP itu menyayangkan KKP hanya menyebut inisial pelaku pemagar laut itu.


"Tadi kita sudah menerima penjelasan dari menteri bahwa materi secara tegas menyatakan ada dua yang bertanggung jawab, meskipun alat buktinya adalah pengakuan dari si pelaku saja pernyataan itu. Tapi sayangnya ketegasan itu tidak disertai dengan yang tertulis dalam paparan," kata Sonny dalam rapat.

Ia pun menyemprot Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang mengatakan hanya inisial nama lantaran belum ada kepastian apakah benar menjadi tersangka atau praduga tak bersalah.

"Jadi apakah ini salah nulis aja, nggak berani atau nggak yakin KKP atas dua pelaku ini," ucap Sonny.

Pihaknya meminta KKP yakin dengan menyebut nama terang Kades Kohod yang telah dijadikan tersangka pemagar laut tersebut.

"Bagaimana barang buktinya? Apakah bambu yang seharga konon Rp17 miliar itu akan diambil lagi oleh Kades Kohod dan perangkatnya? Ataukah ini setelah selesai nanti akan dijual dilelang hasilnya nanti bisa untuk nelayan yang selama ini menjadi korban," tegasnya.

Sonny meminta KKP tegas menyebut nama terang pelaku pemagar laut tersebut.

"Kalau memang ternyata yakin, mohon itu ditulis bahwa siapa pelaku tanpa inisial, dan kalau memang benar, agar saya juga agak bingung tadi sudah teman-teman nanya mungkin kah bayar Rp48 miliar dan sebagainya," ucapnya.

"Tapi saya tidak bisa paksakan KKP melebihi kewenangannya, saya hormat atas itu dan untuk itu saya juga ingin karena ada yang di otak kita ada yang nggak masuk akal," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya