Berita

Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DPP IMM Muhammad Idil. /Ist

Politik

DPP IMM Desak Prabowo Copot Mendes Yandri

RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 20:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. 

Itu lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan kemenangan Ratu Zakiyah-Muhammad Najib Hamas, pasangan yang salah satunya adalah istri Yandri. 

Dalam putusannya, MK menyatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 harus diulang karena terbukti terjadi pelanggaran netralitas aparat desa. Diduga ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan Yandri.


Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DPP IMM Muhammad Idil menyebut putusan MK patut diapresiasi.

“Saya mengapresiasi putusan MK atas pembatalan ini sebagai langkah menjaga marwah hukum dan demokrasi di Indonesia. Ikut cawe-cawe dalam politik, menurut kami, justru mencederai prinsip hukum dan demokrasi di negeri ini,” ujar Idil dalam keterangannya, Rabu, 26 Februari 2025. 

Berkenaan dengan itu pula, Idil mendesak Presiden untuk segera memecat Yandri. Menurutnya, tindakan Yandri sudah mencoreng citra baik Prabowo. 

“Presiden Prabowo jangan berdiam diri. Kalau mau jaga integritas pemerintahannya, ia harus segera copot Yandri. Tindakannya bukan sekadar menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya, lebih dari itu dia rusak krebilitas negara. Membiarkan Yandri tetap jadi Menteri menunjukkan kalau pemerintahan saat ini tidak serius menindang pelanggaran," tegasnya. 

Menurut Idil, pemecatan Yandri akan berdampak positif bagi kedaulatan hukum di Indonesia. Lebih dari itu juga akan menjaga citra positif dari Prabowo. 

“Saya kira, kalau Presiden berani ambil langkah copot Yandri, ini berdampak positif bagi kedaulatan dan kepercayaan publik terhadap hukum di negeri ini. Lebih dari itu, citra Pak Prabowo masih terjaga,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya