Berita

Acara seminar "Mengungkap Kejanggalan Hukum Pengambilalihan Bank Bali", di auditorium Fakultas Hukum UMJ, Ciputat, Rabu, 26 Februari 2025/RMOL

Hukum

Hakim Jangan Hanya Jadi Corong Undang-undang

RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 14:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sistem hukum di Indonesia saat ini memiliki kecenderungan bahwa hakim hanya menjadi corong dari undang-undang dalam memutus suatu perkara. 

Hal itu diungkapkan praktisi hukum Prof. Chandra Yusuf dalam acara seminar bertemakan “Mengungkap Kejanggalan Hukum Pengambilalihan Bank Bali," di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Rabu, 26 Februari 2025.

Menurutnya, penegakkan hukum atau kepastian hukum itu tergantung dari sistem hukum yang berlaku saat ini.


“Kalau sistem hukum kita kan ini kecenderungan bahwa hakim itu menjadi corong dari undang-undang gitu ya. Nah undang-undang ini juga harus bener tentunya,” kata Prof Chandra.

Ia mencontohkan sebuah keputusan hakim yang berdasarkan rasio aktifnya yang diambil dari para filsuf dan ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk penegakkan keadilan. Namun di Indonesia, hakim memutuskan hanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

“Kalau kita kan hanya berdasarkan undang-undang, waktu kita membuat naskah akademik untuk membuat undang-undang, itu naskah akademik nanti begitu jadi undang-undang enggak diperlukan lagi, udah selesai, hilang udah yang dipakai apa interpretasi bahasa aja gitu,” bebernya.

“Nah ini juga jadi masalah kalau kita ngomongin masalah kepastian hukum ya karena hukum itu sendiri kan para filsuf juga pada berantem di situ ya, ada yang namanya hukum yang baik dan hukum yang buruk, gitu ya,” sambungnya.

Prof Chandra menuturkan jika hukum yang buruk didukung oleh semua masyarakat, maka yang terjadi seperti pada kepemimpinan Hitler, meskipun dia memiliki aturan hukum yang buruk namun rakyatnya mendukung hal itu bisa dilakukan dalam penegakkan hukum itu sendiri. 

“Kalau kita menyuarakan hal yang dibuat oleh yang namanya negara tetapi bukan orang-orang yang kompeten atau yang memang tidak memihak pada moral, tentunya jadi jelek gitu ya. Nah ini kembali lagi nanti putusan hakimnya juga pasti akan jelek juga karena hukumnya jelek gitu ya karena buruk gitu ya, nah itu intinya sih kalau yang saya pikirkan,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya