Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dan Presiden terpilih AS, Donald Trump/Net

Dunia

Ukraina Setuju Izinkan AS Akses Mineral Langka

RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 09:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ukraina telah menyetujui persyaratan kesepakatan mineral dengan Amerika Serikat dan kemungkinan akan menandatanganinya pekan ini.

Langkah ini diharapkan akan membuka jalan bagi jaminan keamanan dari Washington, sesuatu yang selama ini diupayakan oleh Kyiv.  

Kesepakatan tersebut akan memungkinkan Amerika Serikat untuk bersama-sama mengembangkan kekayaan mineral Ukraina, dengan pendapatan yang akan dimasukkan ke dalam dana baru yang disebut sebagai dana bersama untuk Ukraina dan Amerika.  


Presiden AS Donald Trump telah mengaitkan kesepakatan ini dengan perubahan besar dalam kebijakan luar negerinya, termasuk mendekati Rusia. 

Sebagai bagian dari pendekatan ini, Trump menuntut agar Ukraina memberikan akses ke mineral langkanya sebagai kompensasi atas miliaran dolar bantuan perang yang telah diterima di bawah pemerintahan Joe Biden.  

Sumber yang mengetahui draf kesepakatan tersebut mengatakan bahwa dokumen tersebut menyebutkan kata "keamanan," tetapi tidak secara eksplisit mengikat AS pada komitmen pertahanan bagi Ukraina.  

"Ada klausul umum yang mengatakan Amerika akan berinvestasi di Ukraina yang berdaulat dan stabil, bahwa Amerika bekerja untuk perdamaian abadi, dan bahwa Amerika mendukung upaya untuk menjamin keamanan," ujar sumber tersebut, seperti dimuat AFP pada Rabu, 26 Februari 2025.
 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diperkirakan akan menandatangani kesepakatan ini dalam kunjungannya ke Washington, yang dapat terjadi secepatnya pada hari Jumat, 28 Februari 2035. 

Jadwal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump.  

"Saya mendengar itu. Saya mendengar bahwa dia akan datang pada hari Jumat," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. 

"Dia ingin menandatanganinya bersama saya, dan saya mengerti bahwa ini adalah kesepakatan besar, kesepakatan yang sangat besar," kata dia lagi.
 
Zelensky sebelumnya sempat menolak permintaan Trump untuk memberikan hak akses ke mineral Ukraina senilai 500 miliar dolar AS, jumlah yang jauh melebihi angka resmi sebesar 60 miliar dolar AS dalam bantuan militer AS sejak invasi Rusia pada 2022. 

Namun, sumber dari Ukraina menyatakan bahwa angka tersebut telah dihapus dari draf akhir kesepakatan.  

"Mereka menghapus semua klausul yang tidak sesuai dengan kami," kata sumber itu.  

Trump sendiri menyebut bahwa kesepakatan ini bisa bernilai jauh lebih besar. 

"Itu bisa menjadi kesepakatan triliunan dolar. Itu bisa apa saja," ujarnya.  

Namun, ketika ditanya apa yang akan diperoleh Ukraina sebagai imbalan, Trump menghindari jawaban langsung dan justru menyoroti bantuan militer AS sebelumnya. 

"Biden menghambur-hamburkan uang seperti permen kapas. Kami ingin mendapatkan uang itu kembali," kata dia.  

Perubahan kebijakan luar negeri AS di bawah Trump telah membuat hubungan dengan Ukraina memburuk dengan cepat. 

Pemerintahannya kini lebih mendekati Rusia, bahkan pada hari Senin, 24 Februari 2025, AS memilih untuk berpihak pada Moskow di PBB, menolak untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan tidak lagi menekankan integritas wilayah Ukraina.  

Sikap baru Washington ini menimbulkan kekhawatiran di Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Trump pada peringatan tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina dan menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh berarti "menyerahnya" Ukraina kepada Rusia.  

Macron juga meminta AS untuk tetap mendukung potensi pengerahan pasukan Eropa guna mempertahankan kesepakatan damai di masa depan.  

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berbicara dengan Macron pada hari Selasa, 25 Februari 2025 dan dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih pada hari Kamis. 

Downing Street menyatakan bahwa kedua pemimpin sepakat bahwa upaya Trump untuk mencapai perdamaian di Ukraina patut diapresiasi, tetapi juga menegaskan bahwa peran AS tetap krusial dalam mencegah Rusia melancarkan invasi lain di masa mendatang.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya