Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dan Presiden terpilih AS, Donald Trump/Net

Dunia

Ukraina Setuju Izinkan AS Akses Mineral Langka

RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 09:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ukraina telah menyetujui persyaratan kesepakatan mineral dengan Amerika Serikat dan kemungkinan akan menandatanganinya pekan ini.

Langkah ini diharapkan akan membuka jalan bagi jaminan keamanan dari Washington, sesuatu yang selama ini diupayakan oleh Kyiv.  

Kesepakatan tersebut akan memungkinkan Amerika Serikat untuk bersama-sama mengembangkan kekayaan mineral Ukraina, dengan pendapatan yang akan dimasukkan ke dalam dana baru yang disebut sebagai dana bersama untuk Ukraina dan Amerika.  


Presiden AS Donald Trump telah mengaitkan kesepakatan ini dengan perubahan besar dalam kebijakan luar negerinya, termasuk mendekati Rusia. 

Sebagai bagian dari pendekatan ini, Trump menuntut agar Ukraina memberikan akses ke mineral langkanya sebagai kompensasi atas miliaran dolar bantuan perang yang telah diterima di bawah pemerintahan Joe Biden.  

Sumber yang mengetahui draf kesepakatan tersebut mengatakan bahwa dokumen tersebut menyebutkan kata "keamanan," tetapi tidak secara eksplisit mengikat AS pada komitmen pertahanan bagi Ukraina.  

"Ada klausul umum yang mengatakan Amerika akan berinvestasi di Ukraina yang berdaulat dan stabil, bahwa Amerika bekerja untuk perdamaian abadi, dan bahwa Amerika mendukung upaya untuk menjamin keamanan," ujar sumber tersebut, seperti dimuat AFP pada Rabu, 26 Februari 2025.
 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diperkirakan akan menandatangani kesepakatan ini dalam kunjungannya ke Washington, yang dapat terjadi secepatnya pada hari Jumat, 28 Februari 2035. 

Jadwal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump.  

"Saya mendengar itu. Saya mendengar bahwa dia akan datang pada hari Jumat," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. 

"Dia ingin menandatanganinya bersama saya, dan saya mengerti bahwa ini adalah kesepakatan besar, kesepakatan yang sangat besar," kata dia lagi.
 
Zelensky sebelumnya sempat menolak permintaan Trump untuk memberikan hak akses ke mineral Ukraina senilai 500 miliar dolar AS, jumlah yang jauh melebihi angka resmi sebesar 60 miliar dolar AS dalam bantuan militer AS sejak invasi Rusia pada 2022. 

Namun, sumber dari Ukraina menyatakan bahwa angka tersebut telah dihapus dari draf akhir kesepakatan.  

"Mereka menghapus semua klausul yang tidak sesuai dengan kami," kata sumber itu.  

Trump sendiri menyebut bahwa kesepakatan ini bisa bernilai jauh lebih besar. 

"Itu bisa menjadi kesepakatan triliunan dolar. Itu bisa apa saja," ujarnya.  

Namun, ketika ditanya apa yang akan diperoleh Ukraina sebagai imbalan, Trump menghindari jawaban langsung dan justru menyoroti bantuan militer AS sebelumnya. 

"Biden menghambur-hamburkan uang seperti permen kapas. Kami ingin mendapatkan uang itu kembali," kata dia.  

Perubahan kebijakan luar negeri AS di bawah Trump telah membuat hubungan dengan Ukraina memburuk dengan cepat. 

Pemerintahannya kini lebih mendekati Rusia, bahkan pada hari Senin, 24 Februari 2025, AS memilih untuk berpihak pada Moskow di PBB, menolak untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan tidak lagi menekankan integritas wilayah Ukraina.  

Sikap baru Washington ini menimbulkan kekhawatiran di Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Trump pada peringatan tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina dan menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh berarti "menyerahnya" Ukraina kepada Rusia.  

Macron juga meminta AS untuk tetap mendukung potensi pengerahan pasukan Eropa guna mempertahankan kesepakatan damai di masa depan.  

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berbicara dengan Macron pada hari Selasa, 25 Februari 2025 dan dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih pada hari Kamis. 

Downing Street menyatakan bahwa kedua pemimpin sepakat bahwa upaya Trump untuk mencapai perdamaian di Ukraina patut diapresiasi, tetapi juga menegaskan bahwa peran AS tetap krusial dalam mencegah Rusia melancarkan invasi lain di masa mendatang.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya