Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dan Presiden terpilih AS, Donald Trump/Net

Dunia

Ukraina Setuju Izinkan AS Akses Mineral Langka

RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 09:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ukraina telah menyetujui persyaratan kesepakatan mineral dengan Amerika Serikat dan kemungkinan akan menandatanganinya pekan ini.

Langkah ini diharapkan akan membuka jalan bagi jaminan keamanan dari Washington, sesuatu yang selama ini diupayakan oleh Kyiv.  

Kesepakatan tersebut akan memungkinkan Amerika Serikat untuk bersama-sama mengembangkan kekayaan mineral Ukraina, dengan pendapatan yang akan dimasukkan ke dalam dana baru yang disebut sebagai dana bersama untuk Ukraina dan Amerika.  


Presiden AS Donald Trump telah mengaitkan kesepakatan ini dengan perubahan besar dalam kebijakan luar negerinya, termasuk mendekati Rusia. 

Sebagai bagian dari pendekatan ini, Trump menuntut agar Ukraina memberikan akses ke mineral langkanya sebagai kompensasi atas miliaran dolar bantuan perang yang telah diterima di bawah pemerintahan Joe Biden.  

Sumber yang mengetahui draf kesepakatan tersebut mengatakan bahwa dokumen tersebut menyebutkan kata "keamanan," tetapi tidak secara eksplisit mengikat AS pada komitmen pertahanan bagi Ukraina.  

"Ada klausul umum yang mengatakan Amerika akan berinvestasi di Ukraina yang berdaulat dan stabil, bahwa Amerika bekerja untuk perdamaian abadi, dan bahwa Amerika mendukung upaya untuk menjamin keamanan," ujar sumber tersebut, seperti dimuat AFP pada Rabu, 26 Februari 2025.
 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diperkirakan akan menandatangani kesepakatan ini dalam kunjungannya ke Washington, yang dapat terjadi secepatnya pada hari Jumat, 28 Februari 2035. 

Jadwal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump.  

"Saya mendengar itu. Saya mendengar bahwa dia akan datang pada hari Jumat," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. 

"Dia ingin menandatanganinya bersama saya, dan saya mengerti bahwa ini adalah kesepakatan besar, kesepakatan yang sangat besar," kata dia lagi.
 
Zelensky sebelumnya sempat menolak permintaan Trump untuk memberikan hak akses ke mineral Ukraina senilai 500 miliar dolar AS, jumlah yang jauh melebihi angka resmi sebesar 60 miliar dolar AS dalam bantuan militer AS sejak invasi Rusia pada 2022. 

Namun, sumber dari Ukraina menyatakan bahwa angka tersebut telah dihapus dari draf akhir kesepakatan.  

"Mereka menghapus semua klausul yang tidak sesuai dengan kami," kata sumber itu.  

Trump sendiri menyebut bahwa kesepakatan ini bisa bernilai jauh lebih besar. 

"Itu bisa menjadi kesepakatan triliunan dolar. Itu bisa apa saja," ujarnya.  

Namun, ketika ditanya apa yang akan diperoleh Ukraina sebagai imbalan, Trump menghindari jawaban langsung dan justru menyoroti bantuan militer AS sebelumnya. 

"Biden menghambur-hamburkan uang seperti permen kapas. Kami ingin mendapatkan uang itu kembali," kata dia.  

Perubahan kebijakan luar negeri AS di bawah Trump telah membuat hubungan dengan Ukraina memburuk dengan cepat. 

Pemerintahannya kini lebih mendekati Rusia, bahkan pada hari Senin, 24 Februari 2025, AS memilih untuk berpihak pada Moskow di PBB, menolak untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan tidak lagi menekankan integritas wilayah Ukraina.  

Sikap baru Washington ini menimbulkan kekhawatiran di Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Trump pada peringatan tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina dan menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh berarti "menyerahnya" Ukraina kepada Rusia.  

Macron juga meminta AS untuk tetap mendukung potensi pengerahan pasukan Eropa guna mempertahankan kesepakatan damai di masa depan.  

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berbicara dengan Macron pada hari Selasa, 25 Februari 2025 dan dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih pada hari Kamis. 

Downing Street menyatakan bahwa kedua pemimpin sepakat bahwa upaya Trump untuk mencapai perdamaian di Ukraina patut diapresiasi, tetapi juga menegaskan bahwa peran AS tetap krusial dalam mencegah Rusia melancarkan invasi lain di masa mendatang.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Bandit Keuangan Terorganisir

Minggu, 20 September 2026 | 00:02

Perjuangkan Hak Retaker, Willy Aditya: Republik Berdiri dari Tangan Dokter

Sabtu, 19 September 2026 | 23:58

Kemenkeu Tahan SAL Rp200 Triliun di Bank Hingga Juli 2027

Sabtu, 19 September 2026 | 23:32

KSAD Siapkan Helikopter Mi-35M Buatan Rusia untuk Misi Kemanusiaan di Papua

Sabtu, 19 September 2026 | 23:21

Disorot Publik, Nusron Wahid Ternyata Sudah Mundur dari Pengurus Golkar

Sabtu, 19 September 2026 | 22:47

Sektor Pariwisata RI Stagnan, Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

Sabtu, 19 September 2026 | 22:34

Kopasgat dan Satgas Habema Tangkap Pentolan OPM Abdon Kisamdu

Sabtu, 19 September 2026 | 21:56

PP IPA Dukung Prabowo Gratiskan Biaya Pendidikan SD hingga Universitas Negeri

Sabtu, 19 September 2026 | 21:37

Selebgram Jule Tak Jadi Tersangka Meski Konsumsi Etomidate, Ini Penjelasan Polisi

Sabtu, 19 September 2026 | 21:31

Bongkar Praktik Shadow Economy WNA di Bali, Hotel Lokal Terancam Kalah Saing

Sabtu, 19 September 2026 | 20:31

Selengkapnya