Presiden Prabowo Subianto/Ist
PETA pertempuran politik jalan demokrasi Indonesia seharusnya telah usai dengan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024 secara mutlak. Satu putaran.
Tak perlu diutak atik lagi dengan analisa apa pun. Menang ya menang. Demikian sportivitas sebuah pertarungan seberat apa pun rivalitasnya.
Sayangnya tidak demikian dalam dunia perpolitikan Indonesia saat ini. Sebab ekses dari kontestasi itu masih terus berlanjut yang dalam beberapa hal justru lebih kepada urusan individual ketimbang problem nasional.
Pemberhentian Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sebagai petugas atau anggota partai PDIP secara tidak hormat itu sesungguhnya urusan internal partai dan pribadi Jokowi yang dipandang sebagai pengkhianat. Namun suka atau tidak, eksesnya ternyata tidak sesederhana itu.
Wajar sebagai mantan presiden yang selama menjabat banyak yang berbungkuk badan memberi hormat secara psikologis pasti terpukul dengan pengumuman yang cukup menghancurkan kredibilitasnya itu.
Setidaknya di mata sebagian rakyat. Peristiwa ini membuat Jokowi terlihat jauh dari sosok seorang negarawan, justru di masa-masa akhir pemerintahannya.
Namun selain oleh Prabowo, pun para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju tampaknya berupaya keras mendukung kredibilitas Jokowi di mata rakyat agar tidak semakin parah terlihat.
Gambaran ini mirip cerita upaya Soeharto melindungi Soekarno dari tuntutan mengadilinya oleh rakyat di masa itu. Sejarah berulang?
Sejauh ini Prabowo terlihat memahami antara urusan dukungan terhadap pribadi Jokowi adalah tidak similar dengan membenarkan kekeliruan-kekeliruan kebijakan Jokowi yang semakin dirasakan rakyat akhir-akhir ini.
Hal ini terlihat dari cara pemerintahan Kabinet Merah Putih ini mengatasi dan membuat kebijakan yang berbeda seperti pembatalan PPN 12 persen, ditundanya atau perlambatan pembangunan IKN dimana sebelumnya Jokowi begitu berambisi ingin membuat pemerintahan segera pindah ke sana.
Pemberantasan judi online adalah salah satu contoh betapa di era pemerintahan Jokowi seakan tidak berdaya memberantasnya.
Tetapi hanya dalam masa 14 hari memegang pemerintahan langsung terselesaikan secara signifikan yang tentunya berimbas kepada penyelamatan jutaan peserta judol di Tanah Air tercinta ini.
Tentu saja kebutuhan pembenahan berbagai masalah akibat ekses "Jokowi way" yang tak terkontrol dengan baik, seperti penggelapan sumber daya alam pertambangan hingga pagar laut yang menjadi polemik hukum, bahkan meluas kepada friksi politik akan menyita ruang waktu pemerintahan untuk menata ulang segala sesuatunya. Termasuk proyek strategis nasional yang terkesan "diobral" oknum-oknum rezim Jokowi.
Menjadi pertanyaan menarik apakah dengan segala penghormatan yang diberikan Prabowo kepada pribadi Jokowi selaku mantan presiden itu juga mendapatkan balasan sama tulusnya seperti misalnya apakah Jokowi juga akan meneriakan "hidup Prabowo!!" secara lantang?
Demo mahasiswa dan para aktivis politik meskipun ada sponsor di baliknya, tetapi mereka sesungguhnya melihat banyak kerusakan moralitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan adalah akibat banyak kebijakan mantan Presiden Jokowi yang tak sejalan dengan tujuan yang digariskan konstitusi tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Bukan segelintir saja.
Sementara itu Presiden Prabowo diyakini memiliki beberapa strategi kepemimpinan yang berbasis kekuatan moral kebangsaan sebagaimana yang diperlihatkan selama ini, dan mencakup tak terlepas hanya kepada jajaran kabinet dan pemerintahan daerah namun juga kepada lawan-lawan politiknya.
Maka dengan segala jurus dan langkah yang harus ditempuhnya. Dalam ruang perlawanan politik baik tersembunyi, senyap, setengah terlihat maupun yang terang benderang sekaligus, bahkan yang mendukung penuh dirinya sekali pun, maka bagaikan berhadapan dengan pedang bermata dua yang harus secermatnya melihat arah yang dituju.
Presiden Prabowo pun bila diperlukan harus memakainya pula untuk melindungi seluruh rakyat dari ancaman penderitaan sebagai pengemban amanatnya.
Penulis adalah pemerhati sosial dan politik
