Ikastara Legal Edukasi Hukum Dunia Bisnis dan Pemerintahan

Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) berkomitmen memberikan edukasi hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat.

Melalui Ikastara Legal, komitmen tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan profesional hukum, akademisi, dan pelaku usaha di Indonesia, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia bisnis dan pemerintahan.

Salah satu yang dilakukan Ikastara Legal adalah dengan menggelar seminar hukum bertajuk “Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Keputusan yang Diambil Suatu Perseroan Terbatas” di Sampoerna Strategic, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025.

Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo mewakili Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

“Kami mendukung penuh visi dan misi Ikastara Legal dan mengajak seluruh anggota untuk terus bersinergi dan bekerja sama membangun perekonomian bangsa,” ujar Widodo.

Seminar tersebut juga turut menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka dari berbagai bidang, yang seluruhnya merupakan alumni SMA Taruna Nusantara untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan komprehensif.

Dengan latar belakang dan keahlian yang beragam, masing-masing pembicara memberikan wawasan yang kaya dan mendalam dalam diskusi yang dipandu oleh Sayed Musaddiq, Partner SKHA Consulting.  
 
Salah satu pembicara berasal dari Polri, Kombes Ahmad Sulaiman yang membahas aspek penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan.

“Dalam proses penyidikan, mens rea menjadi faktor kunci. Menilai niat seseorang dalam mengambil keputusan, terutama dalam kaitannya dengan konflik kepentingan dan iktikad baik," jelas Kombes Ahmad.
 
Seminar juga dihadiri Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Daud Joseph. Dalam kesempatan tersebut, ia membagikan pengalamannya dalam mengelola perusahaan transportasi publik serta tantangan yang dihadapi dalam tata kelola korporasi.

“Mengelola transportasi publik berarti menyeimbangkan efisiensi, layanan, dan tata kelola yang baik. Tantangannya besar, tetapi dampaknya jauh lebih besar bagi masyarakat,” ucapnya.  

Sementara itu, Ketua Ikastara Legal, Rasendrya Hafiz menyebut seminar ini merupakan langkah awal dalam memberikan edukasi dan advokasi hukum yang lebih luas nantinya.

“Kami berharap Ikastara Legal dapat menjadi wadah bagi masyarakat umum dan anggota untuk memahami aspek hukum-aspek hukum secara mendalam, serta menjadi forum diskusi yang konstruktif bagi perkembangan dan pembaharuan hukum di Indonesia ke depannya,” demikian kata Rasendrya.