Peluncuran PBI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto/Ist
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.
Peluncuran Danantara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.
Terkait itu, Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna mengatakan langkah Presiden ini patut diapresiasi dalam melakukan langkah strategis untuk kesejahteraan masyarakat.
“Walaupun masih banyak catatan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah saat ini yakni pasar dan masyarakat masih belum menyambut positif niat baik pemerintah. Hal itu ditandakan oleh melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG),” kata Sutisna dalam keterangannya, Selasa, 25 Februari 2025.
Lanjut dia, IHSG ditutup di zona merah ke posisi 6.749,60 setelah dibuka di level 6.803,00. IHSG tercatat merosot 0,78 persen dan mayoritas sektor masih bergerak melemah.
“Pelemahan paling signifikan terjadi pada sektor infrastruktur yang turun 2,11 persen. Diikuti sektor bahan baku yang merosot 1,81 persen, sektor energi melemah 1,66 persen, sektor keuangan turun 0,59 persen, sektor properti melemah 0,25 persen, dan sektor siklikal merosot 0,02 persen. Dari situ kita lihat bahwa, pasar saat ini mengalami distraksi yang sangat luar biasa dalam menghadapi ketidakpastian politik global dan nasional yang sangat berpengaruh,” jelasnya.
Alumni Magister Sekolah Kajian Stratejik & Global Universitas Indonesia ini menambahkan dengan adanya polemik LPG 3 kg yang heboh beberapa waktu lalu semakin memperparah situasi yang ada.
“Hal ini perlu dimitigasi dengan baik oleh pemerintah dengan kembali mengembalikan kepercayaan pasar maupun masyarakat. Salah satunya dengan me-
reshuffle kabinet, yang hari ini ditunggu oleh publik,” imbuh Sutisna.
Masih kata dia, dengan terpilihnya Rosan Roeslani sebagai Kepala BPI Danantara membuka kembali peluang
reshuffle kabinet Prabowo-Gibran.
Ia menyebut rangkap jabatan Rosan sebagai Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bisa menimbulkan persoalan.
“Persoalan investasi sangat urgen bagi bertumbuhnya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus fokus digarap dengan tidak membebankan beban terlalu berat pada satu orang yang juga mendapatkan tugas yang besar mengelola kekayaan negara yang sudah ada di BUMN,” ungkapnya.
Sambungnya, dengan adanya perang dagang/perang tarif yang dilakukan Amerika di bawah pemerintahan Trump membuat realisasi investasi asing kian terancam turun padahal presiden mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Oleh karena itu ada kebutuhan kembali mengadakan
reshuffle untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan citra baik pemerintah di hadapan rakyat dalam momentum pengisian Menteri Investasi dan BKPM yang baru,“ pungkas Sutisna.
