Berita

Rivqy Abdul Halim/Net

Politik

Komisi VI DPR Harap BPI Danantara jadi Lokomotif Baru Ekonomi Nasional

SELASA, 25 FEBRUARI 2025 | 09:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR RI berharap BPI Danantara yang baru diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi lokomatif baru dalam ekonomi nasional. 

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKB Rivqy Abdul Halim menilai positif peluncuran Danantara. Menurutnya, berdirinya Danantara sebagai entitas baru dalam pengelolaan potensi kekayaan negara akan berpotensi meningkatkan laba perusahaan milik negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Namun demikian, Gus Rivqy, sapaan akrab Rivqy Abdul Halim, menekankan betapa pentingnya transparansi dan profesionalitas dari jajaran pengawas hingga direksi. 


“(Ini) akan menjadi kunci,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa 25 Februari 2025.

Ia menjelaskan bahwa BPI Danantara didirikan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional dan transparan. Dengan begitu, BPI Danantara ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Danantara dapat menjadi pintu masuk investasi dan objek penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Pendirian Danantara, kata Gus Rivqy, merupakan respons pemerintah untuk mengkonsolidasikan dan mengelola aset negara secara profesional. 

Ia menekankan bahwa pengelolaan aset secara profesional akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. 

“Sudah saatnya Indonesia memiliki korporasi yang memiliki daya saing dengan adanya perusahaan super holding seperti Danantara,” tukasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Pengamat Ingatkan AI hanya Alat Bantu, Bukan Pengganti Manusia

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:15

Menelusuri Asal Usul Ngabuburit

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:15

Din Syamsuddin: Board of Peace Trump Bentuk Nekolim Baru

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:01

Sambut Tahun Kuda Api, Ini Jadwal Libur Imlek 2026 untuk Rencanakan Kumpul Keluarga

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:52

Cadangan Devisa RI Menciut Jadi Rp2.605 Triliun di Awal 2026

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:47

Analisis Kebijakan MBG: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Mitigasi Risiko Ekonomi

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:41

ISIS Mengaku Dalang Bom Masjid Islamabad

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:31

Dolar AS Melemah, Yen dan Pound Terdampak Ketidakpastian Global

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:16

Golkar: Indonesia Bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza Wujud Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:01

Wall Street Perkasa di Akhir Pekan, Dow Jones Tembus 50.000

Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:52

Selengkapnya