Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL
Jejak digital menunjukkan bahwa PDIP adalah dalang di balik revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuduh Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi melemahkan KPK untuk mengamankan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Bobby Nasution.
"Hasto sepertinya menganggap masyarakat Indonesia semuanya bodoh. Padahal jejak digital jelas PDIP mengakui sebagai dalang dan ngotot mendukung revisi UU KPK. Sedangkan Jokowi pada awalnya saat itu berada pada posisi menolak," kata Haidar dalam keterangannya yang dikutip Selasa 25 Februari 2025.
Haidar memaparkan, pada Oktober 2015 silam, politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengakui revisi UU KPK adalah perintah pimpinan partainya yang harus dipatuhinya dan seluruh kader PDIP.
Lalu, politikus PDIP lainnya Arteria Dahlan, lanjut Haidar, mengakui PDIP bukan hanya menandatangani inisiasi tapi juga akan mendukung penuh revisi UU KPK.
Kemudian, Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengemukakan Jokowi telah mengambil sikap tegas tidak akan merevisi UU KPK kecuali untuk memperkuatnya.
Namun, politikus PDIP Masinton Pasaribu memastikan pihaknya akan terus mendorong revisi UU KPK sampai pemerintahan Jokowi siap untuk itu.
"Tahun 2015 PDIP sudah ngotot Revisi UU KPK meski belum terwujud. Sementara Gibran dan Bobby dicalonkan di Pilkada itu tahun 2020," kata Haidar.
"Jadi, pernyataan-pernyataan politikus PDIP tersebut telah mematahkan tuduhan Hasto kalau Jokowi mendalangi revisi UU KPK untuk mengamankan Gibran dan Bobby," sambungnya.
Demikian pula pada tahun 2019 ketika Revisi UU KPK disahkan. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengakui partainya bersama Golkar, PKB, Nasdem dan PPP yang mengusulkan revisi UU KPK ke Baleg. Lobi-lobi dengan anggota DPR lainnya pun dilakukan tanpa melibatkan pemerintahan Jokowi.
