Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily/Ist
Lembaga Ketahanan Negara (Lemhannas) ambil bagian dalam paparan materi pada pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily hadir memberikan pembekalan dengan materi inti 4 konsensus dasar. Yakni implementasi nilai Pancasila, implementasi nilai UUD 45, implementasi nilai NKRI dan implementasi Nilai Bhineka Tunggal Ika.
Ace Hasan Syadzily menekankan perlunya kepala daerah memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 konsensus dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembekalan yang diberikan oleh Lemhannas dalam acara retret kepala daerah ini, selain berbentuk ceramah secara panel dengan para narasumber yang profesional di bidangnya juga berbentuk diskusi kelompok.
Dengan membagi kelas diskusi kelompok menjadi 16 kelas, para kepala daerah berdiskusi terkait dengan isu-isu yang kaitannya dengan wawasan kebangsaan, geopolitik, ideologi, ketahanan nasional dan kepentingan nasional.
Kemudian dinamika global, mencari penyebab inti permasalahan dan implikasi terhadap Ketahanan Nasional, serta membuat strategi pemecahan masalahnya.
"Pada sesi ini, diharapkan hasil diskusi yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan dan menjadi pedoman bagi para kepala daerah saat mereka bekerja di masyarakat," Ace dalam keterangan tertulis, Senin 24 Februari 2025.
Selama pelaksanaan diskusi kelompok, Ace Hasan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, didampingi Sestama Lemhannas RI komjen Pol RZ Panca Putra dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Mayjen TNI Ridho Hermawan terlihat menyambangi satu demi satu kelompok diskusi dan serius menyimak berbagai pendapat, perdebatan, dan solusi yang diberikan oleh para kepala daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyambut baik dan mengapresiasi diskusi kelompok dari para kepala daerah tersebut.
Menurutnya, antusiasme kepala daerah diskusi yang dipenuhi dengan berbagai perspektif dari kepala daerah, merupakan pengkayaan bagi kepala daerah yang lain.
