Ini Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos yang Dikirim ke Pemerintah Singapura

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh dokumen dalam proses ekstradisi Paulus Tannos sudah dikirimkan ke Singapura pada pekan lalu.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, seluruh dokumen untuk permintaan ekstradisi Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra itu sudah dikirim ke pihak Singapura.

"Seluruh dokumen untuk permintaan ekstradisi minggu lalu sudah dibawa ke pemerintah Singapura," kata Fitroh kepada wartawan, Senin, 24 Februari 2025.

Fitroh pun membeberkan dokumen yang dikirim ke pemerintah Singapura, yakni sudah permintaan dari Menteri Hukum, sertifikat legalisasi, identitas, resume, peraturan perundang-undangan edisi Bahasa Inggris.

"Surat dari JA (Jaksa Agung), dan affidavit (surat pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah)" pungkas Fitroh.

Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Lalu, pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi Paulus Tannos.

Paulus Tannos telah ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2019 lalu bersama 3 orang lainnya, yakni Miryam S Haryani selaku anggota DPR periode 2009-2014, Isnu Edhi Wijaya selaku Dirut Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, dan Husni Fahmi selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik.

Pada 13 November 2017 lalu, Miryam telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus pemberian keterangan palsu saat bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP.

Sementara itu, untuk Husni Fahmi dan Isnu Edhi Wijaya masing-masing divonis penjara 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 31 Oktober 2022.

Dalam kasus korupsi e-KTP, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Paulus diduga diperkaya sebesar Rp145,85 miliar, Miryam Haryani diduga diperkaya sebesar 1,2 juta Dolar AS, manajemen bersama konsorsium PNRI diduga diperkaya sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diduga diperkaya sebesar Rp107,71 miliar, serta Husni Fahmi diduga diperkaya sebesar 20 ribu Dolar AS dan Rp10 juta.