Berita

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani/Ist

Politik

Wamen Christina: Kita Doakan Danantara Berjalan Lancar

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 16:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis Indonesia.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menuturkan bahwa peluncuran BPI Danantara ini juga membawa pesan transparansi akuntabilitas dan profesionalisme sebagai landasan utama pengelolaan investasi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

"Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan," kata Christina seusai menghadiri peluncuran Danantara di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Senin 24 Februari 2025, 


Christina menyebut, BPI Danantara merupakan badan pengelola investasi atau sovereign fund yang akan mengakumulasikan badan usaha milik negara strategis untuk bisa tumbuh lebih baik lagi dan berperan sebagai katalisator pertumbuhan nasional. 

"Pak Presiden sampaikan ini (Danantara) tidak hanya pengelola investasi, tapi instrumen penting untuk penggerak pembangunan nasional," ucap politisi Partai Golkar itu.

Sekadar informasi, BPI Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi besar yang operasionalnya mirip seperti holding Temasek dari Singapura. 

BPI Danantara akan mengelola aset sebesar 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.715 triliun dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Pendirian Danantara diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.

Nantinya, pengelolaan Danantara dilakukan lewat struktur Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang ditunjuk langsung Presiden.

Harapan lainnya, pengelolaan Danantara bisa berjalan independen dan transparan untuk menghindari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya