Berita

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani/Ist

Politik

Wamen Christina: Kita Doakan Danantara Berjalan Lancar

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 16:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis Indonesia.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menuturkan bahwa peluncuran BPI Danantara ini juga membawa pesan transparansi akuntabilitas dan profesionalisme sebagai landasan utama pengelolaan investasi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

"Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan," kata Christina seusai menghadiri peluncuran Danantara di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Senin 24 Februari 2025, 


Christina menyebut, BPI Danantara merupakan badan pengelola investasi atau sovereign fund yang akan mengakumulasikan badan usaha milik negara strategis untuk bisa tumbuh lebih baik lagi dan berperan sebagai katalisator pertumbuhan nasional. 

"Pak Presiden sampaikan ini (Danantara) tidak hanya pengelola investasi, tapi instrumen penting untuk penggerak pembangunan nasional," ucap politisi Partai Golkar itu.

Sekadar informasi, BPI Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi besar yang operasionalnya mirip seperti holding Temasek dari Singapura. 

BPI Danantara akan mengelola aset sebesar 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.715 triliun dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Pendirian Danantara diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.

Nantinya, pengelolaan Danantara dilakukan lewat struktur Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang ditunjuk langsung Presiden.

Harapan lainnya, pengelolaan Danantara bisa berjalan independen dan transparan untuk menghindari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

Banjir, Macet, dan Kemiskinan di Jakarta Mendesak Dituntaskan

Senin, 23 Februari 2026 | 06:07

Jokowi Memang sudah Selesai, Tapi Masih Ada Gibran dan Kaesang

Senin, 23 Februari 2026 | 05:39

Tiga Waria Positif HIV Usai Terjaring Razia di Banda Aceh

Senin, 23 Februari 2026 | 05:28

Penakluk Raksasa

Senin, 23 Februari 2026 | 05:13

Kisah Tragis Utsman bin Affan: 40 Hari Pengepungan, Satu Mushaf Berdarah

Senin, 23 Februari 2026 | 04:26

Kebangkitan PPP Dimulai dari Jabar

Senin, 23 Februari 2026 | 04:10

Prabowo Tak Beruntung terkait Tarif Trump

Senin, 23 Februari 2026 | 04:05

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Tembok Ratapan Solo Jadi Potret Wajah Kekuasaan Jokowi yang Memudar

Senin, 23 Februari 2026 | 03:27

Persib Kokoh di Puncak Klasemen Usai Tekuk Persita 1-0

Senin, 23 Februari 2026 | 03:00

Selengkapnya