Berita

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani/Ist

Politik

Wamen Christina: Kita Doakan Danantara Berjalan Lancar

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 16:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis Indonesia.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menuturkan bahwa peluncuran BPI Danantara ini juga membawa pesan transparansi akuntabilitas dan profesionalisme sebagai landasan utama pengelolaan investasi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

"Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan," kata Christina seusai menghadiri peluncuran Danantara di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Senin 24 Februari 2025, 


Christina menyebut, BPI Danantara merupakan badan pengelola investasi atau sovereign fund yang akan mengakumulasikan badan usaha milik negara strategis untuk bisa tumbuh lebih baik lagi dan berperan sebagai katalisator pertumbuhan nasional. 

"Pak Presiden sampaikan ini (Danantara) tidak hanya pengelola investasi, tapi instrumen penting untuk penggerak pembangunan nasional," ucap politisi Partai Golkar itu.

Sekadar informasi, BPI Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi besar yang operasionalnya mirip seperti holding Temasek dari Singapura. 

BPI Danantara akan mengelola aset sebesar 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.715 triliun dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Pendirian Danantara diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.

Nantinya, pengelolaan Danantara dilakukan lewat struktur Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang ditunjuk langsung Presiden.

Harapan lainnya, pengelolaan Danantara bisa berjalan independen dan transparan untuk menghindari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya