Berita

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani/Ist

Politik

Wamen Christina: Kita Doakan Danantara Berjalan Lancar

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 16:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis Indonesia.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menuturkan bahwa peluncuran BPI Danantara ini juga membawa pesan transparansi akuntabilitas dan profesionalisme sebagai landasan utama pengelolaan investasi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

"Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan," kata Christina seusai menghadiri peluncuran Danantara di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Senin 24 Februari 2025, 


Christina menyebut, BPI Danantara merupakan badan pengelola investasi atau sovereign fund yang akan mengakumulasikan badan usaha milik negara strategis untuk bisa tumbuh lebih baik lagi dan berperan sebagai katalisator pertumbuhan nasional. 

"Pak Presiden sampaikan ini (Danantara) tidak hanya pengelola investasi, tapi instrumen penting untuk penggerak pembangunan nasional," ucap politisi Partai Golkar itu.

Sekadar informasi, BPI Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi besar yang operasionalnya mirip seperti holding Temasek dari Singapura. 

BPI Danantara akan mengelola aset sebesar 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.715 triliun dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Pendirian Danantara diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.

Nantinya, pengelolaan Danantara dilakukan lewat struktur Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang ditunjuk langsung Presiden.

Harapan lainnya, pengelolaan Danantara bisa berjalan independen dan transparan untuk menghindari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya