Berita

Ratusan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 mengikuti retret di Akmi Magelang/Istimewa

Politik

Kepentingan Negara Harus di Atas Partai

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 10:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dari PDIP dalam retret yang digagas pemerintah pusat mendapat sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera.

Mardani menegaskan, setelah dilantik, kepala daerah maupun kepala negara harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan partai.

"Kepentingan publik di atas kepentingan privat," katanya seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Senin 24 Februari 2025.


Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam program-program yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan. 

Kepala Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menilai, inisiatif baik pemerintah pusat semestinya didukung tanpa terkecuali.

"Retret kepala daerah merupakan kepentingan negara yang tegas dan jelas. Sebaiknya diikuti, kecuali memang ada uzur," sambung Mardani.

Ketidakhadiran para kepala daerah dari PDIP ini menyusul adanya instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader partainya yang dilantik menjadi kepala daerah untuk menunda perjalanan menuju retret yang dijadwalkan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang. 

Instruksi tersebut berkaitan dengan situasi hukum yang tengah dihadapi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya