Jokowi dan Keluaraga/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.
KPK, juga harus berani mengusut dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga, serta kroni-kroninya.
Demikian disampaikan Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam, merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta KPK membongkar dugaan KKN mantan presiden Jokowi dan keluarga.
“Tidak hanya keluarga tapi juga kroni-kroninya juga harus diusut oleh KPK. KPK harus berani untuk membongkar kasus korupsi di lingkaran Jokowi,” tegas Anam kepada
RMOL, Senin, 23 Februari 2025.
Menurut Anam, pernyataan Hasto yang diungkap ke publik setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Harun Masiku, sudah tepat. Sebab, dugaan korupsi di lingkungan keluarga Jokowi sudah banyak dilaporkan ke KPK oleh masyarakat. Terlebih, dahulu Hasto juga dekat dengan Jokowi.
“Sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa Hasto banyak mengerti terkait berbagai korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya,” tuturnya.
“Saya lihat Hasto berani, tinggal apakah KPK akan berani membongkar korupsi keluarga Jokowi,” demikian Anam.
Sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak bisa memenuhi permintaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk melakukan penegakan hukum dengan memeriksa keluarga bekas Presiden Joko Widodo.
Lembaga antirasuah justru meminta agar Hasto terlebih dahulu membuat laporan soal dugaan kejahatan hukum yang dilakukan keluarga Jokowi.
"Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan TP (tindak pidana) silakan melapor dengan membawa dokumen," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.
Sekalipun sudah ada laporan, KPK tidak bisa serta merta langsung memeriksa keluarga Jokowi. Yang pasti, kata Setyo, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan berbagai tahapan mulai dari melakukan verifikasi dan validasi atas laporan yang diterima.
"Sesuai aturan yang berlaku," kata Setyo.
Hasto meminta agar KPK memeriksa keluarga Jokowi. Permintaan disampaikan Hasto saat digelandang menuju tahanan.
Hasto resmi ditahan pada Kamis malam, 20 Februari 2025, usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.
"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terimakasih, merdeka," kata Hasto saat hendak dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan KPK.
Di sisi lain, laporan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, (KKN) serta pencucian uang oleh Presiden ke-7 Jokowi dan keluarga sebetulnya sudah pernah disampaikan ke KPK pada 2022 dan 2024.
Elemen civil society mengatasnamakan diri Nurani ’98 melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan keluarga Jokowi ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022. Selain itu, ada pula laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024.
Kemudian laporan dugaan gratifikasi dan/atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.
Terakhir, dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba juga muncul istilah blok Medan yang dinilai terkait Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution yang merupakan anak dan menantu Jokowi.
