Berita

Kepala Daerah mengikuti Retreat/Ist

Politik

Absen Retret, Kepala Daerah PDIP Pertegas "Petugas Partai"

MINGGU, 23 FEBRUARI 2025 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Puluhan kepala daerah dari PDIP kompak tidak mengikuti retret yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Ketidakhadiran ini lantaran adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader partainya yang dilantik menjadi Kepala Daerah untuk menunda perjalanan menuju retret yang dijadwalkan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. 

Instruksi tersebut berkaitan dengan situasi hukum yang tengah dihadapi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pengamat politik Adi Prayitno memandang kepala daerah dari PDIP dihadapkan pada dilema antara tugas sebagai pejabat publik dan loyalitas terhadap keputusan partai. 

"Ini menunjukkan bahwa PDIP kader-kadernya yang menjadi kepala daerah adalah petugas partai," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu 23 Februari 2025.

Di sisi lain, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengatakan semua kader partai politik sesungguhnya adalah petugas partai. Buktinya, tidak ada kader yang berani menentang keputusan partainya.

Label petugas partai yang sering kali digunakan partai berlambang banteng moncong putih digunakan untuk menggambarkan kesetiaan kader-kadernya kepada keputusan partai.

"Jadi soal petugas partai ini terjadi pada semua partai politik, meski harus kita akui yang menyebut terang-terangan kadernya sebagai petugas partai hanyalah PDIP," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya