Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Banyak Laporan Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi Sudah Masuk KPK

Tak Ada Satupun yang Diproses
MINGGU, 23 FEBRUARI 2025 | 10:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Joko Widodo dan keluarga disebut sudah terjadi sejak menjabat sebagai Walikota Solo hingga menjadi Presiden ke-7.

Hal itu dibeberkan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespon pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto yang malah meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) untuk melapor ke KPK jika menemukan dugaan tindak pidana. Pernyataan Setyo itu menanggapi pernyataan Hasto yang meminta KPK memeriksa keluarga Jokowi.

"Sudah banyak laporan ke KPK terkait Jokowi dan keluarganya," kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 23 Februari 2025.


Lanjut dia, sudah ada laporan dari warga Solo terkait dugaan korupsi Jokowi ketika menjabat sebagai Walikota Solo. 

Pada pada 2012, warga Solo telah melapor ke KPK tentang kasus dugaan korupsi dana pendidikan dan penjualan Hotel Muliawan yang merupakan aset Pemkot Solo.

"Tapi kasus itu tidak diusut KPK. Begitu juga saat sebagai Gubernur DKI, banyak kasus yang dilaporkan ke KPK oleh masyarakat. Di antaranya Pergub soal 17 Pulau Reklamasi, Kasus Bus Transjakarta, dan lain-lain juga tidak diusut oleh KPK," terang Muslim.

Padahal, lanjut dia, semua laporan yang masuk ke KPK itu sudah disertai dengan bukti yang lengkap.

"Belakangan laporan soal dugaan gratifikasi Gibran dan Kaesang yang dilaporkan Ubedillah Badrun, laporan tentang kasus Bobby Nasution soal Blok Medan, ekspor ilegal Nikel 5,3 juta ton, belakangan laporan yang dilakukan Abraham Samad dan kawan-kawan soal PSN PIK 2. Juga laporan TPUA soal ijazah palsu yang menjadi dasar korupsi rezim Jokowi, penggunaan private jet Kaesang Pangarep, dan sebagainya tidak pernah diproses oleh KPK sampai saat ini," pungkas Muslim.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya