Berita

Bank Sentral Rusia (CBR)/Net

Dunia

Bank Sentral Rusia Ngaku Belum Ada Pembahasan Pencabutan Sanksi dengan AS

SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 07:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank Sentral Rusia (CBR) menyatakan bahwa belum ada perundingan dengan pemerintah AS mengenai pencabutan sanksi ekonomi atau pembekuan cadangan devisa Rusia dengan Amerika Serikat (AS), yang dijatuhkan atas konflik Ukraina.

"Bank sentral tidak berpartisipasi dalam negosiasi semacam itu. Saya tidak mengetahui hal ini," kata Gubernur CBR, Elvira Nabiullina, di sela-sela forum 'Keamanan Siber dalam Keuangan' di Ekaterinburg, dikutip dari RT, Sabtu 22 Februari 2025. 

Sebelumnya, Washington telah mengisyaratkan bahwa pencabutan sanksi dapat menjadi bagian dari proses perdamaian untuk mengakhiri permusuhan, yang menyebabkan spekulasi di media tentang kemungkinan adanya diskusi.


Sejak peningkatan konflik pada Februari 2022, Barat telah memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia. Diperkirakan ada 300 miliar Dolar AS milik bank sentral Rusia yang masih dibekukan di tempat penyimpanan dana asing, terutama di AS dan Uni Eropa.

Baru-baru ini, terjadi pertemuan tingkat tinggi antara Moskow dan Washington di Arab Saudi. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa pencabutan sanksi perlu dibahas untuk mencapai solusi yang "abadi dan berkelanjutan" bagi konflik Ukraina. 

"Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa, untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak," katanya.

Hal itu memicu reaksi keras dari Uni Eropa. Negara-negara anggota menuduh Washington membuka dialog dengan Moskow tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dan mengecualikan Brussels dari negosiasi. 

Sebagai respons, Uni Eropa dengan cepat menyetujui paket sanksi ke-16 terhadap Rusia, yang mencakup larangan impor aluminium Rusia secara bertahap dan pembatasan lebih lanjut pada ekspor minyak mentah. 

Langkah-langkah ini diambil untuk mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia, terlepas dari kemungkinan perubahan kebijakan sanksi oleh AS. 

Kremlin telah berulang kali mengecam sanksi Barat sebagai tindakan ilegal dan menekankan bahwa pembatasan tersebut gagal mengganggu stabilitas ekonomi Rusia atau mengisolasinya dari sistem keuangan global.

Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan pada Kamis bahwa AS siap untuk meningkatkan atau menghapus sanksi berdasarkan kesediaan Kremlin untuk bernegosiasi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya